SEBALIK.COM , PEKANBARU – Massa aksi penolakan relokasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) diterima untuk berdialog dengan pimpinan DPRD Riau, Senin (8/9/2025).
Dalam paparannya, Wandri Saputra selaku koordinator aksi meminta DPRD Riau dan Pemprov Riau memfasilitasi masyarakat untuk berdialog dengan Komisi IV DPR RI.
Wandri mengatakan pihaknya hendak menyampaikan kepada pemerintah agar tidak mengorbankan masyarakat yang selama ini menyambung hidup di kawasan tersebut.
"Kami minta DPRD Riau dan Pemprov Riau memfasilitasi kami untuk berdialog dengan DPR RI terkait relokasi masyarakat dari TNTN," ujar Wandri.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Riau Kaderismanto didampingi Wakil Ketua I, Parisman Ihwan menegaskan bahwa persoalan TNTN secara hukum ditangani langsung oleh Pemerintah Pusat, meskipun wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Seluruh aspirasi dan tuntutan para massa aksi sudah disampaikan ke Deputi Bidang Persidangan DPR RI, bersama dengan aspirasi Mahasiswa yang melakukan demonstrasi kemarin," kata Kaderismanto.
Sementara itu, Pemprov Riau diwakili Asisten I Zulkifli Syukur menegaskan, pemerintah akan selalu mengawasi dan melindungi masyarakat. Meskipun terkait TNTN adalah kebijakan Pemerintah Pusat, pihaknya sepakat memfasilitasi aspirasi masyarakat.
“Tadi substansinya adalah bertemu dan berkoordinasi langsung dengan DPR RI, khususnya Komisi IV. Kami akan membantu, mengawal, dan mendampingi bapak ibu dalam melakukan audiensi,” kata Zulkifli.
Zulkifli menambahkan bahwa langkah ini telah menjadi kesepakatan Pemprov Riau dan Forkopimda.
Sebelumnya, massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pelalawan (AMMP) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau. Mereka menolak rencana relokasi TNTN, karena dikhawatirkan berdampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar kawasan. (Maoelana)
