SEBALIK.COM, PEKANBARU - Situasi internal DPC PDI Perjuangan Kuantan Singingi memanas pasca terbitnya SK yang membebastugaskan Halim dari posisi ketua. Melalui SK tertanggal 24 Juli 2025, Satria Mandala Putra ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua.
Namun, penunjukan Plt tersebut dinilai masih menyisakan sejumlah kejanggalan oleh sebagian kader. Mereka menuntut adanya kejelasan serta transparansi lebih lanjut terkait keputusan tersebut.
Terkait dinamika yang terjadi di tubuh PDI Perjuangan Kuansing, Ketua DPD PDI Perjuangan Riau, H Zukri menanggapinya dengan santai.
Saat diwawancarai sebalik.com, Senin (8/9/2025), Zukri menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi yang wajar dalam organisasi partai.
“Hal itu biasa saja dan memang bagian dari evaluasi. Evaluasi itu kan bisa dengan berbagai macam, mulai dari kinerja hingga catatan-catatan tertentu. Apalagi jabatannya sudah habis, perpanjangannya yang dievaluasi,” ujar Zukri.
Ketika ditanya apakah dinamika tersebut ada kaitannya dengan Konferensi Daerah (Konferda) PDIP Riau yang dijadwalkan berlangsung Oktober mendatang, Zukri membantahnya.
Menurutnya, konferda adalah forum demokratis di mana seluruh kader memiliki hak yang sama.
“PDI Perjuangan semuanya punya hak. Jadi tidak ada kaitannya dengan evaluasi,” tegasnya.
Sementara itu, terkait tuduhan yang dilontarkan kader PDIP Kuansing, Karyono, yang menyebut adanya ‘orang suruhan’ Ketua dan Sekretaris PDIP meminta uang Rp 1,5 miliar, Zukri membantah keras. Ia menilai tudingan itu sebagai fitnah yang keji.
“Itu kan oknum, tidak boleh dibawa ke ranah partai. Kalau memang merasa dirugikan, silakan melapor secara hukum. Negara kita ini negara hukum,” jelasnya.
Zukri juga menegaskan bahwa dirinya tidak segan mengambil langkah hukum jika tuduhan itu diarahkan kepadanya.
“Kalau saya dituduh, tentu saya akan mengambil langkah hukum juga. Apakah itu somasi atau melaporkan,” tandasnya. (Maoelana)
