SEBALIK.COM, DUMAI – Kota Dumai menjadi tuan rumah High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Coaching Clinic Pengisian IETPD se-Provinsi Riau yang digelar Bank Indonesia (BI) Riau, Rabu (21/1/2026) di The Zuri Hotel. Agenda ini bertema “Evaluasi Kinerja TP2DD 2025 dan Strategi Akselerasi Digitalisasi Transaksi Daerah 2026”.
Hadir dalam kegiatan ini Wali Kota Dumai H. Paisal, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Syahrial Abdi, Kepala Perwakilan BI Riau Panji Achmad, Sekda Dumai Fahmi Rizal, serta para Sekda, Kepala Bapenda, dan BPKAD dari seluruh kabupaten/kota di Riau.
Sekda Provinsi Riau menekankan pentingnya digitalisasi transaksi sebagai kebutuhan mendesak untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan efisien. “Digitalisasi adalah kunci. Sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan harus semakin erat agar manfaat ekonomi digital dirasakan seluruh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota H. Paisal menegaskan komitmen Dumai dalam mempercepat elektronifikasi transaksi daerah guna mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). “HLM ini menjadi momentum untuk menginstruksikan seluruh Perangkat Daerah membedah tantangan di lapangan. Target kami jelas: pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” tegas Paisal.
Kepala BI Riau Panji Achmad menyampaikan arah kebijakan TP2DD ke depan, termasuk evaluasi Championship TP2DD 2025. Ia mengungkapkan, Riau menempati posisi ke-3 tingkat Sumatera, dengan Dumai berada di posisi ke-29 untuk kota, Pekanbaru di posisi ke-4, dan Kampar sebagai kabupaten terbaik di posisi ke-2.
Sebagai tindak lanjut, dirumuskan delapan rekomendasi utama TP2DD untuk mendorong transparansi dan efisiensi keuangan daerah, mulai dari penyusunan Roadmap TP2DD 2026-2029, edukasi masyarakat, penguatan regulasi, optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), hingga pengembangan agen bank (Laku Pandai) sebagai fasilitator layanan digital di lapangan.
Panji berharap, sinergi ini mampu menjadikan ekosistem digital di Riau tidak sekadar tren, tetapi menciptakan tata kelola keuangan daerah yang modern, akuntabel, dan inklusif. (*)
