SEBALIK.COM, PEKANBARU — Pengamat Ekonomi Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, menilai lambannya respons pemerintah pusat dalam penanganan banjir bandang di Sumatera telah memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di daerah terdampak.
Menurutnya, absennya Menteri Sosial, Saifullah Yusuf pada hari-hari awal bencana menimbulkan pertanyaan besar terkait keseriusan negara dalam menjalankan protokol kebencanaan.
“Bencana sudah berjalan beberapa hari, tapi kok bisa Menteri Sosial belum nampak batang hidungnya? Itu namanya kelalaian kebijakan yang parah sekali,” ujar Dahlan, Minggu (30/11/2025).
Dahlan menjelaskan bahwa terputusnya jalur distribusi, padamnya listrik yang membuat toko modern tidak bisa beroperasi, dan tidak tersalurkannya stok Bulog sebagai buffer stock telah menciptakan kekosongan pasokan pangan ekstrem.
"Dalam kondisi itu, harga komoditas pangan secara teori melambung ke tingkat “shadow price” yang sangat tinggi karena barang sama sekali tidak tersedia. Stok Bulog seharusnya menjadi penyangga utama pada masa krisis, namun birokrasi yang lambat dan persoalan keamanan membuat distribusinya tidak berjalan," jelas Dahlan.
Menurutnya, fenomena penjarahan yang terjadi di toko modern dan gudang logistik merupakan reaksi sosial-ekonomi darurat yang muncul ketika masyarakat berada dalam kondisi survival.
Ia menegaskan bahwa penjarahan tidak berdiri sendiri sebagai tindakan kriminal, melainkan konsekuensi dari kegagalan pemerintah mengantisipasi risiko sosial pascabencana.
“Ketika masyarakat sampai pada titik kritis kelaparan, reaksi spontan itu bisa muncul. Jika pemerintah cepat membuka posko logistik dan menyalurkan beras Bulog sejak awal, penjarahan tidak akan terjadi,” katanya.
Dahlan menilai kondisi ini memperlihatkan bahwa protokol tanggap darurat negara tidak bekerja optimal. Keterlambatan distribusi bantuan, koordinasi birokrasi yang tidak sigap, serta kegagalan negara menyediakan barang publik seperti keamanan, listrik, dan jaminan logistik telah memicu krisis yang lebih besar.
Ia mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi penanganan bencana dan mempercepat pendistribusian bantuan agar situasi tidak semakin memburuk di lapangan. (Maoelana)
