SEBALIK.COM, PEKANBARU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan tajam di Riau. Kekecewaan masyarakat Riau memuncak, menuduh lembaga antirasuah itu telah beralih fungsi menjadi 'alat politik' dalam pusaran konflik elite lokal.

Puncaknya, aksi unjuk rasa serentak ini dijadwalkan akan tumpah ruah di Tugu Pahlawan, Jalan Diponegoro Riau, Jum'at 7 November 2025, Pukul 13.30 s/d selesa.

Flayer aksi yang beredar luas mencantumkan pesan menohok, 'Stop Kriminalisasi untuk Riau'. Aksi ini diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat untuk Riau, menyuarakan keresahan publik atas dugaan permainan politik di balik penegakan hukum di Riau.

Gelombang kekecewaan ini juga diutarakan oleh wartawan saat konferensi pers KPK sebelumnya, di mana seorang wartawan melontarkan pertanyaan yang cukup tajam dan menampar KPK, ia menyinggung dinamika politik yang terjadi antara Gubernur Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto yang dikabarkan tengah berseteru.

“Sebenarnya kalau kepala daerah ini kan satu paket. Yang kita tahu setelah dilantik baru dua bulan, itu berantem, kemudian kita melihat, di lokal itu sendiri melihat bahwa itu ada rangkaian yang memang bau politis sekali,” ujar wartawan tersebut dengan nada tegas, Rabu (5/11/2025).

Wartawan itu bahkan mengutip narasi yang santer beredar di Riau. "Gubernur Riau tertangkap, Wakil Gubernur tertimpa durian runtuh." Pernyataan ini secara eksplisit mengindikasikan adanya dugaan penggunaan instrumen hukum untuk menggulingkan salah satu pihak demi kepentingan politik yang lain.

Tidak hanya menyoroti konflik Gubernur dan Wagub, wartawan tersebut juga mendesak KPK untuk menyelidiki rekam jejak Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto.

SF Hariyanto diketahui pernah menjabat sebagai Sekda dan Kadis PUPR Riau. Ia juga pernah beberapa kali diperiksa KPK, bahkan sempat dikaitkan dengan aksi flexing (pamer kemewahan) di hotel bintang lima The Ritz Carlton Jakarta.

"Apakah benar KPK tidak ada dalam proses 'Durian runtuh' itu?. Apakah KPK juga akan melakukan pengembangan misalkan ke proyek-proyek lain atau berlaku mundur ke Gubernur sebelumnya, atau Kadis PUPR sebelumnya?," tegasnya.

Kekhawatiran masyarakat Riau kini terpusat pada integritas KPK. Mereka mendesak agar kasus korupsi di Riau diusut tuntas secara transparan, tidak hanya berfokus pada satu pihak, dan tidak menjadi alat untuk menumbangkan lawan politik, yang berpotensi meruntuhkan citra lembaga antirasuah itu sendiri. (*)