SEBALIK.COM, PEKANBARU - Halaman Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru mendadak riuh, Rabu (8/4/2026) pagi. Ratusan pendukung setia Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, memadati area pengadilan guna memberikan dukungan moral dalam sidang ketiga perkara dugaan korupsi yang menjerat sang pemimpin daerah.

Begitu Abdul Wahid turun dari mobil, teriakan histeris massa langsung pecah.

"Abdul Wahid, bebaskan!" seru mereka berulang kali sembari berebut untuk bersalaman dengan tokoh nomor satu di Bumi Lancang Kuning tersebut.

Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan Jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nota keberatan atau eksepsi yang diajukan pihak terdakwa pada pekan sebelumnya. Persidangan ini menjadi babak krusial setelah sebelumnya Abdul Wahid dengan tegas membantah seluruh dakwaan yang dialamatkan kepadanya.

Usai menjalani sidang sebelumnya pada Senin (30/3), Abdul Wahid sempat memberikan pernyataan menohok kepada awak media. Ia menegaskan bahwa tuduhan korupsi, ancaman, maupun penerimaan uang adalah sebuah fitnah besar.

"Saya tidak pernah meminta-minta, mengancam, apalagi menerima uang dari siapapun. Tuduhan-tuduhan ini adalah fitnah," tegas Ketua DPW PKB Riau tersebut.

Wahid membedah beberapa poin dalam dakwaan JPU yang dinilainya melenceng dari fakta lapangan.

Abdul Wahid menegaskan bahwa pergeseran APBD adalah hal lumrah yang didasari aturan hukum, termasuk Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Menurutnya, proses tersebut sudah melalui pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ia juga membantah adanya pengumpulan ponsel saat rapat di kediaman gubernur.

"Rapat di kediaman itu biasa, tidak ada HP dikumpulkan seperti yang didramatisir dalam dakwaan," ujarnya.

Sementara terkait tuduhan ancaman kepada anak buah, Wahid menjelaskan bahwa istilah "Matahari Satu" yang ia gunakan adalah untuk menegaskan soliditas Pemerintah Provinsi Riau, bukan bentuk intimidasi.

Terakhir Abdul Wahid justru mempertanyakan ketakutan para kepala UPT terhadap evaluasi jabatan. Ia menilai jika ada pejabat yang takut digeser, maka pejabat tersebutlah yang patut dicurigai memiliki mens rea atau niat jahat.

Di tengah kemelut hukum yang membelitnya, Abdul Wahid tetap menunjukkan sisi humanisnya. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau atas kegaduhan yang terjadi dan meminta doa agar diberikan kekuatan.

"Saya sebagai pemimpin harus mempertanggungjawabkan ini. Insya Allah, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri," pungkasnya optimis. (*)