SEBALIK.COM, PEKANBARU - Tabir gelap yang menyelimuti kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Gubernur Riau non-aktif, Abdul Wahid, perlahan mulai tersingkap. Setelah sekian lama bungkam, Tata Maulana kembali muncul dengan pernyataan mengejutkan yang menuding adanya desain besar untuk menjatuhkan sang gubernur melalui skenario jebakan yang sistematis.
Dalam pertemuan dengan awak media di sebuah kedai kopi di Pekanbaru, Senin (30/3/26), Tata membeberkan kronologi ketegangan di pucuk pimpinan Riau yang diklaimnya sebagai akar dari kemelut hukum saat ini.
Menurut Tata, keretakan hubungan antara Abdul Wahid dengan Wakil Gubernur ternyata bukan rahasia baru. Konflik ini sudah meledak bahkan sebelum mereka resmi dilantik pada Februari 2025 silam.
"Ketidakharmonisan itu memang benar terjadi. Pecahnya seminggu sebelum pelantikan serentak, Sehingga Gubernur Abdul Wahid memang sudah mewanti-wanti bahwa akan ada gejolak besar dalam kepemimpinannya," ungkap Tata.
Puncak ketegangan terjadi pada awal Ramadan tahun lalu. Tata mengklaim menjadi saksi mata saat Abdul Wahid menerima ancaman langsung dari pihak tertentu yang membawa rekaman suara sebagai alat tekan.
"Hari ketiga bulan puasa tahun lalu, 4 hari setelah pulang dari retreat kepala daerah di magelang, gubernur Abdul Wahid diajak salah seorang ketemu, lalu disitu ia diancam mau diperkarakan, sambil memperdengarkan rekaman, lalu orang tersebut berucap saya siap apapun terjadi, kita lihatlah siapa yang kuat nanti” kenang Tata menirukan ucapan sang pengancam.
Menyadari posisi politiknya terhimpit, Abdul Wahid sempat mengeluarkan peringatan keras kepada tim dan koleganya agar tidak menyentuh proyek pemerintah, terutama di Dinas PUPR PKPP. Tata menyebut instansi tersebut sebagai wilayah rawan yang masih dikendalikan oleh "Tuan" lama.
"Dinas itu belum ada perombakan. Publik tahu siapa tuannya. Di sana muncul istilah Japrem (Jatah Preman) dan praktik korupsi yang sudah membudaya. Defisit 2024 terbesar ada di sana, dan publik tau juga siapa yang meraup untung dari kondisi defisit itu," tegasnya.
Tata menduga, manuver pengumpulan uang yang dilakukan oleh Sekretaris PUPR PKPP, Feri Yunanda yang sangat aktif berperan, bukanlah perintah gubernur, melainkan inisiatif oknum ASN yang
mencari suaka politik demi mempertahankan jabatan.
“Dugaan saya mereka berinisiatif secara aktif ingin mempertahankan jabatan, lalu mencari jalan melalui saudara sekretaris PU dengan inisitif mengepul uang lalu berupaya mendekati orang-orang dekat gubernur” duga Tata.
Lebih lanjut lagi ia menceritakan, sudah pernah dan bahkan sering mengingatkan tim dan relawan, jangan berurusan dengan urusan di PUPR PKPP, karna rawan dan itu merupakan peringatan dari gubernur abdul wahid.
“Karena kondisi PUPR PKPP ini dianggap rawan dan bahkan ada tuan yang diduga selalu mengaturnya, saya sering mengingatkan sesama tim pesan gubernur untuk jangan terlibat dalam urusan apapun, hal ini terbukti salah satu ajudan di istirahatkan karna silaf menjual nama gubernur, nah, urusan ASN di PUPR yang juga mengatasnamakan gubernur, nanti saya yakin terungkap juga jika sidang ini sampai menghadirkan saksi. Karena sangat jelas Gubernur Wahid bahkan mengeluarkan edaran larangan pungli,” ungkapnya.
Melihat jalannya persidangan kedua, Tata menilai kasus ini kian benderang sebagai upaya pencatutan nama. Ia menyebut konstruksi dakwaan jaksa hanya berlandaskan asumsi dan testimoni lisan tanpa bukti pendukung yang solid.
"Nama Gubernur hanya dicatut. Tidak ada bukti fisik yang mengikat. Ini murni narasi asumsi untuk menjerat beliau," katanya.
Tata menutup keterangannya dengan optimisme bahwa drama hukum ini akan segera berakhir dengan terungkapnya kebenaran. Ia meyakini kasus PUPR PKPP ini hanyalah senjata yang sengaja disiapkan untuk melumpuhkan Abdul Wahid.
"Ini diduga kuat adalah jebakan batman oleh oknum pengendali. Semoga beliau diberikan kebebasan dan terhindar dari fitnah. Keadilan pasti menemukan jalannya," tutup Tata (*)
