SEBALIK.COM, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau memastikan proses pengisian lima jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang saat ini masih kosong akan segera dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka (asesmen) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan, meskipun jabatan-jabatan tersebut belum terisi secara definitif, roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal karena sementara ini telah diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Adapun lima jabatan strategis yang masih kosong tersebut meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektur Provinsi Riau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

SF Hariyanto menegaskan bahwa pengisian jabatan akan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan melalui seleksi terbuka.

“Jabatan-jabatan yang kosong ini akan segera kita isi melalui seleksi terbuka. Tahap awalnya adalah pembentukan panitia seleksi yang independen dan kredibel, setelah itu pendaftaran akan dibuka,” ujarnya, Selasa (27/1/2026).

Ia menjelaskan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi persyaratan dipersilakan mengikuti proses seleksi. Tahapan seleksi meliputi administrasi, penilaian kompetensi, hingga penilaian akhir.

“Semua yang memenuhi syarat bisa ikut. Dari hasil asesmen nanti akan diperoleh tiga nama terbaik,” jelasnya.

Tiga nama dengan nilai tertinggi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Plt Gubernur Riau untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Sebelum pelantikan, Pemprov Riau juga akan terlebih dahulu meminta persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Seluruh proses dilakukan sesuai aturan. Tidak ada titipan dan tidak ada kompromi terkait kompetensi,” tegas SF Hariyanto.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Budi Fakhri, membenarkan bahwa masih terdapat sejumlah jabatan eselon II yang belum terisi secara definitif. Ia menyatakan BKD siap melaksanakan seluruh tahapan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

“Kami masih menunggu arahan dari Pak Gubernur. Jika sudah ada arahan, proses asesmen akan segera dibuka,” ujarnya.

Pemprov Riau berharap, dengan segera terisinya jabatan-jabatan strategis tersebut, kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dapat semakin optimal. (*)