Pemkab Siak dan BPS Gelar FGD Sinkronisasi Data untuk Perencanaan Pembangunan 2026

Pemkab Siak dan BPS Gelar FGD Sinkronisasi Data untuk Perencanaan Pembangunan 2026
Kepala Diskominfo Siak, Rozi Chandra

SEBALIK.COM, SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan buku "Kabupaten Siak Dalam Angka 2026", Rabu (11/2/2026) di Mempura.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah dan memastikan perencanaan pembangunan tahun 2026 lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran. Kepala Diskominfo Siak, Rozi Chandra, menegaskan pentingnya peran Diskominfo sebagai wali data, yang bertanggung jawab memastikan informasi pemerintah konsisten, tervalidasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Peran Diskominfo sangat penting agar informasi yang dihasilkan konsisten dan tervalidasi. Kolaborasi antar instansi juga diperlukan agar perencanaan pembangunan 2026 lebih akurat dan terpadu," ujar Rozi Chandra.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan data yang baik mempermudah koordinasi antar instansi sekaligus memastikan setiap kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat dan efektif.

Kepala BPS Kabupaten Siak menekankan bahwa data adalah fondasi vital pembangunan. “Membangun tanpa data akan jauh lebih sulit dan berisiko. Kami berharap data pemerintah daerah Siak lebih mutakhir, transparan, dan mudah dibagi antar instansi agar setiap kebijakan pembangunan tepat sasaran bagi masyarakat,” ujarnya.

FGD ini menjadi sarana penting bagi Pemkab Siak dan BPS untuk menyelaraskan data pembangunan, sehingga perencanaan 2026 dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan informasi yang konsisten dan transparan, koordinasi antar instansi lebih lancar, kebijakan pembangunan lebih mudah ditindaklanjuti, dan program pemerintah dapat mencapai target yang direncanakan.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Siak menegaskan komitmen untuk menjadikan data pemerintah lebih mutakhir, transparan, dan dapat diakses antar instansi, sehingga setiap kebijakan pembangunan tidak hanya terukur, tetapi juga tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat. (*)

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index