SEBALIK.COM, PEKANBARU - Pasca pelantikan 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) oleh Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Senin (26/1), Komisi I DPRD Riau langsung memberikan alarm pengingat terkait ekspektasi publik yang tinggi.
Anggota Komisi I DPRD Riau, Andi Darma Taufik, menegaskan bahwa pengisian jabatan definitif ini harus menjadi mesin penggerak baru bagi pembangunan di Riau. Ia meminta para pejabat Eselon II tersebut tidak hanya sekadar duduk di kursi empuk, tetapi harus langsung tancap gas.
"Para kepala dinas kita minta untuk all out dalam bekerja. Maksimalkan anggaran yang ada dengan membangun inovasi demi kesejahteraan masyarakat Riau. Pembangunan dan pelayanan publik tidak boleh melambat," tegas Andi, Selasa (27/1/2026).
Andi Darma Taufik, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Plt Gubernur SF Hariyanto yang akan mengevaluasi kinerja para pejabat ini dalam kurun waktu enam bulan ke depan. Menurutnya, ini adalah langkah konkret untuk memastikan percepatan pembangunan di Riau.
"Kita sangat mendukung evaluasi tersebut. Ini penting karena kita berbicara tentang kinerja dan bagaimana percepatan pembangunan di Riau harus segera dirasakan masyarakat," tambahnya.
Berikut daftar pejabat strategis yang kini memimpin pos-pos penting di lingkungan Pemprov Riau, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Budi Fakhri, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ninno Wastikasari, Direktur RSUD Arifin Achmad Yusi Prastiningsih, Kepala Bappeda Purnama Irwansyah, Kepala Dinas ESDM Ismon Diando Simatupang.
Kemudian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Indra Putra, Kepala Dinas Kesehatan Zulkifli, Kepala Diskominfotik Supriyadi, Kepala Dinas Pariwisata Tekad Perbatas Setia Dewa, Kepala DPM-PTSP Vera Angelika OK, Kepala Dinas Perkebunan Supriadi, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Mardoni Akrom, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Zulfahmi dan Kepala Biro Perekonomian Sri Irianto.
Kehadiran 14 pejabat definitif ini diharapkan dapat mengakhiri stagnasi administratif dan membawa perubahan nyata pada sektor-sektor vital seperti kesehatan, perizinan, hingga pengelolaan pendapatan daerah. (Mail Has)
