SEBALIK.COM, BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) tentang Sinergi Pelayanan Masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Dang Merdu, Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin (12/12/2026).
Nota kesepakatan ditandatangani langsung oleh Bupati Bengkalis Kasmarni dan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Leny Lasminar. Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh unsur Forkopimda dan pejabat terkait, di antaranya Wakil Ketua III DPRD Bengkalis H. Misno, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Nadda Lubis, perwakilan Kodim 0303/Bengkalis Kapten Inf Ucok Doni Samosir, Sekretaris Daerah Bengkalis dr. Ersan Syaputra TH, serta undangan lainnya.
Kerja sama ini mencakup berbagai bidang strategis, antara lain penyuluhan hukum, sosialisasi produk hukum, serta bentuk sinergi lainnya di bidang hukum, sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan literasi hukum masyarakat di Kabupaten Bengkalis.
Dalam sambutannya, Bupati Bengkalis Kasmarni menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan pemahaman hukum, sekaligus memperkuat kepastian hukum dan keadilan.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat semakin meningkat, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan yang merata di Kabupaten Bengkalis,” ujar Kasmarni.
Bupati perempuan pertama di Provinsi Riau ini juga menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus ditopang oleh fondasi hukum yang kuat serta budaya hukum yang sehat.
“Kami menyambut baik sinergi ini. Pembangunan yang berkelanjutan harus berjalan seimbang antara aspek fisik, ekonomi, dan penguatan supremasi hukum di tengah masyarakat,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Bupati Kasmarni mengajak seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mendukung penuh implementasi nota kesepakatan tersebut. Ia berharap kerja sama ini menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (*)
