Transfer ke Daerah Dipangkas, Gubri Pulihkan Ekonomi Riau Melalui Infrastruktur dan Investasi

Transfer ke Daerah Dipangkas, Gubri Pulihkan Ekonomi Riau Melalui Infrastruktur dan Investasi

SEBALIK.COM , PEKANBARU – Guberrnur Riau (Gubri) Abdul Wahid menyoroti kondisi pendapatan daerah yang mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. 

Hal itu disampaikan usai pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) bersama para kepala daerah se-Provinsi Riau.

Menurut Gubri Wahid, penurunan pendapatan daerah tidak terlepas dari kondisi ekonomi nasional yang masih tumbuh landai. Dampaknya, daya beli masyarakat pun belum menunjukkan peningkatan signifikan.

“Ya, tentu pendapatan daerah sangat menurun karena berkaitan dengan posisi ekonomi kita. Pertumbuhannya masih landai-landai, sehingga daya beli masyarakat juga biasa-biasa saja. Karena itu, perlu ada gerakan terobosan yang lebih mendasar lagi,” ujarnya, Ahad (19/10/2025).

Ia menegaskan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dan kemudahan investasi agar roda ekonomi kembali berputar. 

“Kita harus menggesa pembangunan infrastruktur supaya lebih baik. Kemudian kemudahan investasi harus benar-benar kita buka, sehingga ekonomi bisa bergerak,” jelasnya.

Selain itu, Gubri Wahid juga mengingatkan agar para investor yang beroperasi di Riau menggunakan jasa dan tenaga kerja lokal. 

“Kita minta stakeholder yang berinvestasi di sini, gunakanlah jasa-jasa yang ada di daerah ini. Supaya dampak ekonominya langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubri juga mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Wamendagri beberapa waktu lalu menjadi ajang bagi para kepala daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan keuangan daerah, terutama terkait pengurangan dana transfer dari pusat.

“Kepala daerah banyak yang curhat ke Wamendagri supaya bisa disampaikan kepada pemangku kebijakan nasional. Salah satunya terkait pengurangan dana transfer ke daerah yang menjadi keluhan banyak kepala daerah,” tuturnya.

Gubri juga menyinggung persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang hingga kini dinilai masih perlu kejelasan. Ia menilai formulasi DBH Sawit harus diperjelas dan dibuat transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan antar daerah.

“Jangan sampai muncul kecurigaan karena teman-teman di daerah merasa belum berkeadilan,” tegasnya.

Wahid berharap pemerintah pusat dapat menampung masukan dari daerah, agar kebijakan fiskal dan dana transfer bisa lebih berpihak pada daerah penghasil. (Maoelana)

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index