SEBALIK.COM , KAMPAR - Kritik Sekda Kampar, Hambali terhadap kebijakan Bupati Ahmad Yuzar mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Kampar, Ramli SKom.
Ia menilai pernyataan Sekda Kampar Hambali yang beredar luas di media sosial dan grup WA, tidak beretika dan tidak pantas menjadi konsumsi publik.
Karena hal itu akan menimbulkan kegaduhan di dalam pemerintahan daerah.
“Sebagai aparatur sipil negara, sekda seharusnya memahami batasan etik dan loyalitas terhadap pimpinan. Kritik boleh saja, tapi harus disampaikan melalui mekanisme internal pemerintahan, bukan dengan menyerang pimpinan secara terbuka,” tegas Ramli.
Ramli menyebut, tindakan Sekda Hambali yang menyebut banyak kebijakan Bupati Ahmad Yuzar cacat hukum adalah tudingan yang tidak berdasar dan sangat tendensius. Apalagi disampaikan tanpa klarifikasi resmi terhadap pihak yang dituduh.
“Kami melihat langkah Bupati Ahmad Yuzar justru konsisten untuk menata pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan berpihak kepada masyarakat. Kalau ada kekeliruan administratif, itu wajar dalam proses pemerintahan, tapi bukan berarti cacat hukum,” ujar Ramli yang juga Wakil Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kampar.
Ramli mengingatkan seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkab Kampar untuk tetap fokus bekerja dan menjaga stabilitas birokrasi, bukan memperuncing dinamika politik yang bisa merugikan pelayanan publik.
“Kami mengajak semua pihak untuk kembali pada koridor etika, aturan, dan semangat membangun Kampar bersama. Jangan sampai ego atau kepentingan pribadi justru mencederai marwah ASN dan pemerintahan itu sendiri,” kata Ramli.
Sebelumnya Sekda Kampar, Hambali melontarkan kritik terbuka terhadap Bupati Ahmad Yuzar. Di antaranya soal evaluasi pejabat, pemborosan anggaran dan kebijakan lain yang dituding tidak prosedural. (*)
