SEBALIK.COM , PEKANBARU – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta pengendalian inflasi di Provinsi Riau, yang digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025).
Bima Arya mengatakan, pemerintah daerah saat ini perlu fokus pada efisiensi anggaran agar APBD dapat lebih sehat dan tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan pemotongan anggaran tahun 2026 harus dilihat sebagai momentum untuk melakukan penataan keuangan yang lebih baik.
“Sekarang ini yang penting kita fokus dulu kepada efisiensi. Ini adalah momentum untuk menyehatkan APBD kita semua. Dan apabila ada hal-hal yang masih diperlukan, nanti kami akan fasilitasi. Kita akan bersinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya,” ujar Bima Arya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam memetakan kegiatan dari kementerian atau lembaga yang bisa diakses oleh daerah, agar pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan optimal meski dalam kondisi efisiensi anggaran.
Terkait dengan adanya tunda bayar dalam APBD Provinsi Riau tahun 2025 yang masih menyangkut kewajiban kepada kabupaten dan kota, Bima Arya menegaskan agar hal itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dikomunikasikan secara terbuka.
“Semua disesuaikan dengan kemampuan pemerintah provinsi dan dikomunikasikan dengan baik dengan kabupaten dan kota. Intinya semua tergantung dengan kemampuan,” tegasnya.
Rakor tersebut dihadiri oleh Gubernur Riau Abdul Wahid, Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto, kepala OPD, serta sejumlah kepala daerah kabupaten/kota di Riau. (Maoelana)
