SEBALIK.COM , PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau memberikan ultimatum kepada semua BUMD milik pemprov agar memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan dewan saat hearing dengan semua BUMD milik Pemprov Riau dengan agenda membahas proyeksi APBD Perubahan 2025, Rabu (17/9/2025).
Pada kesempatan itu Komisi III memberikan ultimatum kepada kepada seluruh BUMD agar menghasilkan keuntungan dari unit usaha yang dikelola. BUMD tidak lagi hanya sekadar mencapai target seperti sebelumnya.
Namun diharapkan sgera mengembalikan uang rakyat yang dipakai sebagai modal usaha.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah menegaskan bahwa satu penyebab defisit anggaran Pemprov Riau karena kuncuran dana untuk BUMD.
Hingga saat ini BUMD belum menghasilkan dan belum balik modal. Sementara anggaran yang disuntikkan ebagai modal sangat besar.
"APBD yang diberikan kepada PT PIR misalnya Rp 124 miliar, selama puluhan tahun tapi uang rakyat tidak kembali. Sementara yang kembali baru Rp 22 miliar," ujar Abdullah.
Kemudian PT SPR sejak 15 tahun lalu hingga sekarang belum balik modal. Dari Rp 49 miliar dana APBD Riau yang diberikan kepada SPR, baru kembali Rp 17 miliar.
"Jadi jangankan untung, belasan tahun berbisnis belum balik modal. Lebih baik uang itu diletakan di bank," ujarnya.
Maka dengan tegas, Abdullah meminta jika target yang disampaikan tidak tercapai, lebih baik mundur saja dari jabatan direktur.
"Mundur saja nanti jika target tidak tercapai. Kami berikan tugas dari Komisi III, tugas kami sebagai pengawasan," tegas Abdullah. (*)
.jpeg)
