SEBALIK.COM - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pimpinan DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk terkait besaran tunjangan anggota dewan dan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.
Hal itu disampaikan Prabowo usai menggelar pertemuan dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo dalam keterangan pers.
Menurut Kepala Negara, langkah tersebut diambil sebagai bentuk respons atas aspirasi masyarakat yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.
Selain itu, kata Prabowo, para ketua umum partai politik juga mengambil sikap tegas terhadap anggota DPR yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan ke publik.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” tegasnya.
Prabowo menekankan, para anggota DPR harus selalu peka terhadap suara rakyat dan tidak boleh abai pada kepentingan publik.
“Para pimpinan DPR juga telah berbicara, dan para ketua umum partai menyampaikan melalui fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada rakyat,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo didampingi sejumlah tokoh penting, di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin, serta jajaran pimpinan partai politik.
Turut hadir Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Kholid, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Diketahui, pertemuan tersebut digelar setelah gelombang kritik masyarakat terhadap kenaikan tunjangan DPR dan isu kunker ke luar negeri di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang sulit, ditambah pernyataan kontroversial beberapa anggota dewan. (Maoelana)
