SEBALIK.COM, SIAK – Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, menegaskan peran strategis media massa sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Melalui pemberitaan yang profesional serta forum-forum dialog, berbagai aspirasi, tantangan, dan kebutuhan daerah dinilai dapat tersampaikan secara konstruktif kepada para pemangku kebijakan nasional.
Hal tersebut disampaikan Bupati Afni saat menghadiri detikcom Regional Summit Riau yang digelar di Pekanbaru, Sabtu (20/12/2025). Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat membantu daerah, khususnya yang memiliki keterbatasan akses langsung ke pemerintah pusat.
“Kami mengapresiasi kegiatan ini. Kami berharap detikcom dapat menjadi media komunikasi bagi berbagai kepentingan kepala daerah yang hari ini mungkin memiliki keterbatasan untuk terhubung langsung dengan para pemangku kebijakan di pemerintah pusat,” ujar Afni.
Bupati perempuan pertama di Negeri Istana itu menilai profesionalisme media mampu menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan daerah secara objektif dan berimbang. Ia menyebut, forum yang menghadirkan unsur pemerintah, dunia usaha, hingga akademisi menjadi bukti nyata bahwa peran tersebut dapat berjalan efektif.
“Kami yakin, dengan profesionalisme media, kepentingan kepala daerah bisa tersampaikan kepada pemerintah pusat. Dan hari ini harapan itu terbukti dapat terwujud,” jelasnya.
Lebih lanjut, Afni juga menyambut baik usulan agar kegiatan serupa tidak berhenti pada Regional Summit semata. Ia mendorong digelarnya forum lanjutan yang secara khusus mempertemukan daerah-daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.
“Tadi ada usulan yang sangat baik, tidak cukup hanya Regional Summit hari ini. Ke depan, kami berharap ada forum khusus yang mengumpulkan daerah-daerah penghasil migas di Indonesia,” katanya.
Afni menegaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah saat ini bukan terletak pada minimnya kreativitas atau inovasi. Menurutnya, daerah sudah cukup inovatif, namun masih terbatas oleh regulasi dan kewenangan yang berada di pemerintah pusat.
“Daerah itu sudah sangat kreatif. Kendala kita sekarang justru ada pada regulasi,” terangnya.
Ia menilai, banyak kewenangan strategis tidak berada di tangan pemerintah daerah. Akibatnya, ketika daerah terus didorong meningkatkan pendapatan, opsi yang tersedia kerap mengarah pada pajak daerah yang berpotensi membebani masyarakat.
“Kalau terus dikejar ke daerah, ujung-ujungnya pajak. Dan kalau pajak, yang akan kita sakiti adalah rakyat. Itu tidak mungkin kita lakukan,” tegasnya. (*)
