Oleh: Norham Abdul Wahab
(Ketua Dewan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir - DPDOB-RP)
SUDAH diakui, bahwa Selat Malaka adalah jalur laut paling sibuk di dunia. Selat hebat itu menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan: dia noktah besar yang di punggungnya lalu-lalang kapal-kapal besar berlayar.
Data terakhir, lebih dari 103.000 kapal melintasi perairan ini saban tahun. Kapal-kapal itu menyangkut sekitar 22 persen dari total perdagangan global, dan sepertiga pasokan minyak dunia. Luar biasa.
Kenapa Selat Malaka menjadi begitu sibuk? Setidak ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, seperti jalur ringkas & pendek, yang menyebabkan pilihan ini menjadi rute tercepat yang menghubungkan produsen energi di Timur Tengah dan Afrika dengan raksasa ekonomi Asia Timur, seperti Cina, Jepang dan Korea Selatan.
Dan yang tak kalah penting adalah efisiensi yang dinilai di atas rata-rata, sehingga dapat memotong waktu & biaya logistik secara drastis, dibanding jika harus memutar melewati jalur selatan atau Selat Lombok.
Dengan keunggulan-keunggulan faktor itu, maka tak heran jika kemudian jalur Selat Malaka menjadi pilihan pertama kapal-kapal pengangkut minyak, gas alam cair
(LNG), hingga barang manufaktur dunia.
Nah, wilayah Provinsi Riau bagian Pesisir langsung berhadapan dengan selat hebat itu, langsung merasakan ciprat asin buih airnya, langsung merasakan tamparan mesra kecipak ombak.
Dan selama ini, tersebab kesibukan mengurus wilayah bagian darat, kebijakan pemerintah provinsi belum sempat untuk melihat, belum sempat tangan berjabat dengan ini selat.
Namun kini, lewat hajat yang sungguh-sungguh menjadikan wilayah Provinsi Riau bagian pesisir ini sebagai sebuah wilayah provinsi sendiri, kita berupaya hendak memindahkan fokus perhatian kepada kesibukan dagang selat itu, kepada kapal-kapal yang lalu-lalang itu, sebagaimana yang telah digaris-atur oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Rencana strategis pemerintah Indonesia terhadap Selat Malaka berfokus pada menjaga keamanan navigasi internasional bebas tarif, penataan ruang laut terintegrasi, serta pengembangan pusat logistik maritim nasional (maritime hub).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Selat Malaka adalah kunci perdagangan energi global. Indonesia berkomitmen mengoptimalkannya tanpa melanggar hukum internasional. (*)
.jpeg)
.jpg)