SEBALIK.COM, JAKARTA — Untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan audiensi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Rombongan dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM., didampingi Kepala Bagian Pengelola Perbatasan, Gilang Wana Wijaya, SSTP MSi. Pertemuan ini digelar guna menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan strategis yang belum terpenuhi di kawasan perbatasan, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan, hingga layanan kesehatan, pendidikan, penanganan banjir, abrasi pantai, serta usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Rangsang.
Dalam kesempatan itu, Wabup Muzamil menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar di kecamatan-kecamatan perbatasan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029. Menurutnya, percepatan pembangunan akan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat pesisir, terutama mengingat posisi strategis Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka.
“Jika kebutuhan ini terpenuhi, roda ekonomi masyarakat pesisir akan semakin hidup dan berputar. Lokasi kita yang strategis harus dimanfaatkan dengan maksimal agar menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan,” ujar Muzamil.
Pemaparan tersebut disambut baik oleh Sekretariat BNPP RI yang diwakili Deputi II Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, S.IK. Ia mengapresiasi komitmen Pemkab Meranti dalam mendorong pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan prioritas.
“Kami akan terus mendukung dan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait usulan Pemkab Kepulauan Meranti agar pembangunan dapat terwujud dan memberikan dampak ekonomi yang merata,” kata Edfrie.
Sementara itu, Kabag Pengelola Perbatasan, Gilang Wana Wijaya, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam penyusunan rencana induk lima tahunan serta rencana aksi tahunan BNPP RI. Kehadiran Pemkab Meranti juga bertujuan memastikan data, peta kebutuhan, serta program pembangunan dapat tersampaikan secara komprehensif.
“Agenda ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dalam pengelolaan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI, sekaligus mengoptimalkan potensi strategis Kepulauan Meranti di Selat Malaka,” tutupnya. (*)
