Kuansing Perkuat Posisi di AKPSI, Desak Pemerintah Pusat Terapkan DBH Sawit yang Lebih Adil

Kuansing Perkuat Posisi di AKPSI, Desak Pemerintah Pusat Terapkan DBH Sawit yang Lebih Adil
Musyawarah Nasional (Munas) II Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yang dirangkaikan dengan perayaan Hari Sawit Nasional

SEBALIK.COM, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak daerah penghasil sawit pada penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) II Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yang dirangkaikan dengan perayaan Hari Sawit Nasional. Acara berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Hadir mewakili Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, MM, Wakil Bupati H. Muklisin menuturkan bahwa keikutsertaan Kuansing dalam forum tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi daerah dalam arah kebijakan nasional terkait sektor sawit, termasuk upaya mendorong pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang lebih proporsional.

“Riau memiliki areal perkebunan sawit seluas 3,49 juta hektare, dan Kuantan Singingi dengan luas 274 ribu hektare menjadi salah satu penopang penting. Karena itu, kami hadir untuk memastikan suara daerah betul-betul diperhitungkan,” ungkapnya.

Wakil Bupati menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah Riau dalam AKPSI. Menurutnya, koordinasi dan perjuangan kolektif antar daerah penghasil sawit merupakan kunci agar alokasi DBH Sawit dapat diberikan sesuai kontribusi masing-masing wilayah.

“Kita di Riau, termasuk Kuansing, menjadi salah satu penyumbang terbesar perkebunan sawit nasional. Sudah selayaknya kita memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan AKPSI sekaligus memperjuangkan pembagian DBH yang lebih adil. Saat ini DBH yang diterima masih jauh dari kebutuhan pembangunan daerah,” tegas Muklisin.

Pemkab Kuantan Singingi berharap melalui Munas II AKPSI tahun 2025 ini, perjuangan daerah penghasil sawit semakin mendapat tempat dan memperoleh perhatian lebih proporsional dari pemerintah pusat. (*)

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index