SEBALIK.COM, PEKANBARU — Wakil Ketua II DPRD Provinsi Riau, Ahmad Tarmizi, memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan menyerahkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun 2026 pada Jumat (24/10/2025).
Menurut Ahmad Tarmizi, jika dokumen tersebut benar-benar disampaikan hari ini, maka DPRD dapat segera memulai tahapan pembahasan setelah masa reses anggota dewan berakhir pada awal November mendatang.
“InsyaAllah, dokumen APBD murni akan disampaikan hari ini. Kalau sudah masuk, pembahasan bisa langsung dimulai begitu reses selesai,” ujar Tarmizi, Jumat pagi.
Ia menjelaskan, percepatan penyampaian dokumen APBD dilakukan agar proses pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak tertunda. DPRD, katanya, telah menyiapkan seluruh jadwal dan agenda rapat untuk membahas anggaran tersebut.
“Kalau dokumen diserahkan sesuai waktu, kita bisa mulai rapat Banggar dan TAPD sekitar 4 atau 5 November nanti,” tambahnya.
Tarmizi juga mengungkapkan bahwa pihak DPRD telah mengirimkan surat resmi kepada Pemprov Riau sebagai pengingat agar dokumen APBD segera diserahkan. Langkah itu, katanya, merupakan bentuk komitmen legislatif dalam mendukung ketepatan waktu penyusunan anggaran sesuai dengan jadwal nasional.
“Surat sudah kita kirimkan ke Pemprov. Kita mendorong agar penyampaian APBD tidak molor,” tegasnya.
Sementara itu, TAPD Provinsi Riau disebut telah memberikan sinyal kesiapan untuk menyerahkan dokumen dalam waktu dekat. Namun, jika penyerahan tidak terlaksana hari ini, Pemprov berjanji akan menuntaskannya paling lambat Senin depan.
“Kalau tidak sempat hari ini, mereka sampaikan paling lambat Senin,” kata Tarmizi.
Ia menekankan pentingnya disiplin waktu dalam pembahasan APBD agar seluruh program pembangunan tahun 2026 tidak terganggu. DPRD, lanjutnya, berkomitmen menuntaskan pembahasan bersama TAPD sesuai tenggat yang telah ditetapkan.
Dengan begitu, DPRD Riau optimistis proses pembahasan APBD Murni 2026 dapat dimulai pada pekan pertama November. Tarmizi menegaskan, kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama untuk memastikan perencanaan anggaran berjalan efektif demi kepentingan masyarakat Riau. (Maoelana)
