SEBALIK.COM , PEKANBARU – Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Seri H Taufik Ikram Jamil, angkat bicara terkait pertemuan Gubernur Riau Abdul Wahid dengan pihak PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Jakarta beberapa waktu lalu.
Pertemuan yang berlangsung tegang itu menyisakan kekecewaan mendalam setelah hak daerah berupa Participating Interest (PI) 10 persen disebut hanya bernilai 1 dolar per bulan, jauh merosot dari sebelumnya yang mencapai Rp300 miliar per tahun.
“Kita sangat prihatin dan kita akan mendukung Gubernur memperjuangkan hak kita. Itu kan sudah diatur undang-undang, sementara mereka pihak perusahaan tidak melaksanakan. Ini seolah lari dari tanggung jawab,” tegas Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, di Pekanbaru, Rabu (22/10/2025).
Ia menilai keputusan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menunjukkan adanya ketidakadilan yang nyata terhadap daerah penghasil migas.
“Kita sangat support perjuangan Pak Gubernur. Karena ini bukan lagi mencerminkan ketidakadilan, tapi memang ketidakadilan yang diperlihatkan kepada kita,” ujarnya.
Datuk Taufik juga menyoroti keberadaan kantor pusat PHR yang berada di Jakarta. Ia mempertanyakan alasan perusahaan tersebut tidak menempatkan kantornya di Riau, mengingat sebagian besar produksi berada di daerah itu.
Menurutnya, alasan seperti kekhawatiran daerah lain akan keberatan, tidak relevan. Ia menilai bahwa Jakarta tidak memiliki kegiatan produksi sebanyak Riau, sehingga seharusnya kantor PHR dapat berpusat di Riau.
Datuk Taufik menegaskan, komitmen awal yang disepakati antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah harus dijalankan secara konsisten.
“Yang kesepakatan awal saja tidak dipenuhi, apalagi yang lebih besar dari itu. Dalam kacamata adat Melayu, adat yang diadatkan itu dilanggar. Adat itu dibuat berdasarkan ketentuan yang harus dihormati,” tutur budayawan senior Riau itu.
Datuk Taufik juga menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan data dalam pengelolaan PI 10 persen agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya secara benar.
“Makanya kata Pak Gubernur, kok cuma satu dolar. Katanya investasi, investasi apanya. Apakah itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak, sementara jumlah sumur juga bertambah. Ini harus kita kawal betul-betul,” katanya.
Ia menilai langkah Gubernur Riau Abdul Wahid yang langsung 'menjemput bola' dan mempertanyakan keanehan nilai PI tersebut sudah tepat. Ia juga meminta agar PHR melaksanakan komitmen bersama yang telah disepakati dengan keterbukaan dan kejujuran yang jelas. (Maoelana)
