SEBALIK.COM, BANGKINANG — Pemerintah Kabupaten Kampar terus menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penguatan sistem E-Purchasing, sebagai wujud implementasi transformasi digital di bidang pengadaan barang dan jasa.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si, saat membuka secara resmi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Purchasing Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, di Aula Kampar Aneka Karya Stanum, Bangkinang Kota, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan (PP) dari seluruh OPD dan puskesmas se-Kabupaten Kampar. Turut hadir Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kampar, Arief Dwi Kurniawan, ST, Direktur Pusat Diklat Nasional (PUSDIKNAS), Dr. Komala Sari, S.T., M.Si., CPCE, CPPPLS, serta narasumber dari LKPP RI, Hernaning Rangga Dhyta Utama, SKM., MKM., CPOf., CPSp., C.Med.
Dalam sambutannya, Wabup Misharti menekankan bahwa penerapan E-Purchasing bukan hanya memenuhi amanat regulasi, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya reformasi birokrasi dan perwujudan pemerintahan yang akuntabel.
“Melalui sistem ini, kita ingin memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan. Selain itu, e-purchasing juga membuka ruang lebih luas bagi pelaku UMKM dan koperasi lokal untuk terlibat dalam pengadaan pemerintah,” ujar Misharti.
Ia menambahkan, digitalisasi pengadaan merupakan langkah nyata untuk mengurangi potensi penyimpangan dan memperkuat integritas aparatur pemerintah.
Bimtek yang berlangsung selama dua hari, 15–16 Oktober 2025, memberikan berbagai materi strategis, mulai dari pemahaman terhadap Perpres Nomor 46 Tahun 2025, mekanisme penggunaan e-katalog versi terbaru, hingga pengelolaan kontrak dan pelaporan pengadaan berbasis elektronik.
Wabup Misharti berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur sekaligus memperkuat budaya kerja profesional dalam pengadaan barang dan jasa.
“Kualitas belanja pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan SDM dalam memahami regulasi dan menggunakan sistem dengan benar. Mari jadikan Bimtek ini momentum untuk berbenah dan beradaptasi dengan era digital,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Misharti mengajak seluruh peserta untuk berkomitmen menjadikan sistem e-purchasing sebagai bagian dari perubahan budaya kerja di lingkungan Pemkab Kampar.
“Kita ingin pengadaan di Kampar tidak hanya cepat dan efisien, tapi juga terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kampar siap menjadi daerah yang unggul dan adaptif terhadap transformasi digital,” tutupnya. (*)
