SEBALIK.COM , KUANSING - Hingga penghujung tahun 2025, seribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan seratusan CPNS Kuantan Singingi (Kuansing) belum dilantik dan mendapatkan SK.
Rencana pelantikan dan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) gelombang pertama yang semula dijadwalkan pada awal Oktober, belum terealisasi.
Bupati Kuansing, Suhardiman Amby mengatakan bahwa pendataan masih berlangsung.
Prosesnya bukan perkara mudah, karena masing-masing OPD harus menginventarisir satu per satu data PPPK sesuai bidang yang dibutuhkan.
Skema itu diberlakukan lantaran keterbatasan anggaran.
Suhardiman mengaku tak ingin menzalimi para pegawai dengan mewajibkan mereka bekerja tanpa kepastian gaji.
“Bayangkan, mereka disuruh kerja, masuk pagi pulang sore, tapi tidak digaji. Mereka punya keluarga yang harus dinafkahi. Ini sama saja menganiaya mereka,” ujar Suhardiman Amby, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang justru menambah beban masyarakat.
Karena itu, pelantikan akan dilakukan setelah kondisi keuangan daerah memungkinkan, agar hak para pegawai dapat terpenuhi sepenuhnya.
"Menang sudah dianggarkan di APBD Perubahan 2025, namun dana riilnya belum cukup," ujar Suhardiman.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuansing Muradi meminta para PPPK dan CPNS bersabar. Kondisi itu juga terjadi pada dirinya.
"Anak saya kan lulus CPNS 2024 juga dan penempatan di Kuansing. Sama seperti lainnya, juga belum terima SPMT," ujarnya.
Muradi menjelaskan 100 dari 171 CPNS 2024 merupakan warga asal Kuansing dan Riau, selainnya merupakan warga dari provinsi lain, seperti Sumbar dan Sumut.
Bagi CPNS dari luar Riau, ia meminta untuk tidak datang atau pindah ke Kuansing sebelum adanya pemberitahuan resmi dari BKPP.
"Kasihan kalau langsung pindah ke Kuansing, sabar saja dulu. Tunggu pemberitahuan resmi dari kami," ujarnya. (*)
