SEBALIK.COM, DUMAI – Pemerintah Kota Dumai melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melantik sebanyak 57 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemko Dumai. Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung di Ruang Kamboja Lantai IV Kantor Wali Kota Dumai, Senin (13/10/2025).
Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 907/BKPSDM/2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas, tertanggal 10 Oktober 2025.
Pelantikan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, H. Indra Gunawan, S.IP, M.Si, mewakili Wali Kota Dumai. Turut hadir Staf Ahli, Asisten, Inspektur Daerah, Kepala BKPSDM, para Kepala OPD, Camat, dan Lurah se-Kota Dumai.
Dalam arahannya, Sekda Indra Gunawan menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari penataan organisasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah.
“Pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi upaya memperkuat struktur agar kinerja perangkat daerah semakin efektif dan adaptif,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pejabat yang baru dilantik harus segera beradaptasi dengan lingkungan kerja baru serta meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam melayani masyarakat.
“Tugas pelayanan publik menuntut kecepatan, ketepatan, dan tanggung jawab. Pelajari tupoksi masing-masing dan bangun suasana kerja yang produktif,” tegasnya.
Sekda juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pejabat dengan pimpinan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Laporkan setiap perkembangan kerja secara transparan. Komunikasi vertikal yang baik akan membantu pengambilan keputusan berbasis data,” ujarnya.
Menutup sambutan, Sekda berpesan agar jabatan dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dengan integritas dan profesionalitas.
“Jabatan bukan hak, tetapi kepercayaan. Laksanakan tanggung jawab ini dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat dan daerah,” pungkasnya.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara pelantikan serta ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Pelantikan ini diharapkan dapat menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (*)
