SEBALIK.COM, PEKANBARU – Balai Adat Melayu Riau, Sabtu (27/9/2025), menjadi arena pertemuan penuh makna antara Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dan tokoh hukum tata negara, Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH MH.
Silaturahmi ini menghadirkan dialog mendalam seputar perjuangan Riau menuju status Daerah Istimewa berbasis adat dan kebudayaan.
Pertemuan dihadiri jajaran pimpinan LAMR, mulai dari Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Datuk Seri H Marjohan Yusuf, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Seri H.m Taufik Ikram Jamil, hingga Ketua DPH LAMR Kota Pekanbaru Datuk Seri Muspidauan.
Dalam sambutannya, Datuk Seri Taufik menekankan bahwa Prof. Jimly memiliki hubungan historis dengan tanah Melayu, mengingat keterlibatannya 15 tahun lalu dalam merintis Sekretariat Bersama Lembaga Adat Rumpun Melayu se-Sumatera.
“Momentum ini sangat simbolis, apalagi ketika LAMR sedang dipercaya memperjuangkan keistimewaan Riau,” ungkapnya.
Dengan rendah hati, Prof. Jimly menyampaikan apresiasinya kepada para tokoh adat. Ia menekankan bahwa adat dan budaya harus mendapat tempat dalam pembangunan bangsa, selama tidak bertentangan dengan konstitusi.
Ia juga menyinggung rencana pembahasan kembali RUU Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang sempat tertunda di masa lalu. Jika undang-undang itu disahkan, daerah seperti Riau berpeluang besar membuat aturan turunan untuk memperkuat adat sesuai kebutuhan lokal.
“Riau layak memiliki kekhususan. Jika Jakarta menonjol di bidang ekonomi, Yogyakarta dengan keraton, dan Aceh dengan syariat, maka Riau mestinya istimewa di bidang adat dan budaya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum MKA Datuk Seri Marjohan Yusuf menyebut kehadiran Prof. Jimly membawa pencerahan.
“Beliau memberi arah dan semangat baru dalam perjuangan masyarakat adat. Semangat Daerah Istimewa Riau kini makin berkobar,” katanya.
Pertemuan ini menjadi ruang pertautan antara hukum adat dan hukum negara, serta menegaskan tekad bersama menjadikan budaya Melayu sebagai pilar utama pembangunan Riau di masa depan. (Maoelana)
