Evaluasi Total PT PIR: Jual Aset Tak Produktif, Potong Pengeluaran

Evaluasi Total PT PIR: Jual Aset Tak Produktif, Potong Pengeluaran
Pakar ekonomi Universitas Riau, Dahlan Tampubolon.

SEBALIK.COM , PEKANBARU – Pakar ekonomi Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, menilai Pemprov Riau perlu segera mengambil langkah tegas terkait keberlangsungan BUMD PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) yang hingga kini masih menanggung kerugian.

Menurut Dahlan, kesempatan untuk melakukan perbaikan sebaiknya dibatasi. Ia mengusulkan agar PT PIR diberi waktu hingga akhir tahun.

"Setelah itu harus ada evaluasi, sehingga awal tahun depan sudah ada kepastian, lanjut atau bubarkan saja,” kata Dahlan, Sabtu (27/9/2025).

Ia menegaskan, apabila perusahaan ini tetap dijalankan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjual aset-aset tidak produktif.

“Aset yang hanya menambah biaya perawatan, lebih baik dijual untuk menutupi utang. Kalau sudah terlihat penurunan utang dengan cashflow yang ada, PT PIR bisa menawarkan ke investor baru untuk masuk dan menyuntikkan modal segar,” jelasnya.

Dahlan juga menyarankan agar manajemen berani melakukan efisiensi besar-besaran.

“Jangan ragu memangkas semua pengeluaran yang tidak penting. Potong sana-sini, biar uangnya bisa digunakan untuk bayar utang dan operasional,” ujarnya.

Selain itu, Dahlan menekankan peran penting Pemprov Riau sebagai pemegang saham mayoritas. Menurut Dahlan, Pemerintah harus turun tangan sebagai mediator antara PT PIR dengan para kreditur agar negosiasi berjalan lancar.

“Pemprov juga perlu menggandeng tenaga profesional untuk mendampingi pengelola PT PIR. Kalau perlu, pemerintah bisa menjadi penjamin ke kreditur, tentu dengan syarat ketat dan pengawasan super ketat,” tambahnya.

Dahlan mengingatkan, jika PT PIR akhirnya benar-benar bangkrut, dampaknya akan luas bagi perekonomian daerah.

“Kalau PT PIR mati, banyak yang ikutan sakit. Karyawan terkena PHK, pengangguran bertambah, vendor lokal dan UMKM yang bergantung pada PT PIR juga bisa gulung tikar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun, baik dari pajak maupun dividen, dan ini bisa mengganggu pembangunan,” pungkasnya.

Hal tersebut, lanjut Dahlan, tentu akan membuat Pemprov pusing karena anggaran pembangunan ikut tersendat, meskipun kontribusi PIR terhadap pembangunan Riau sebenarnya relatif kecil. (Maoelana)

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index