SEBALIK.COM , PEKANBARU – Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan perlunya pembenahan serius di tubuh PT Pengembangan Investasi Riau (PIR). Hal ini ia sampaikan pada Kamis (25/9/2025).
Gubri Wahid menekankan bahwa peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak boleh hanya sebatas mencari keuntungan, melainkan juga harus memberi kontribusi nyata dalam membuka lapangan kerja.
“PT PIR saya berharap akan dibenahi karena direkturnya sudah yang baru. Sesuai hasil wawancara saya dengan mereka, harus ada pembenahan-pembenahan, sehingga BUMD ini bukan hanya sekadar mengantarkan benefit atau keuntungan, tetapi juga penyerapan tenaga kerja,” kata Wahid.
Ia menambahkan, keberadaan BUMD di Riau dibangun dengan dua tujuan utama, yakni sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam membuka lapangan kerja dan sebagai sumber pendapatan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan modal dan fiskal yang kuat, dan BUMD merupakan salah satu sumber potensial.
“Kita masih memberi waktu mereka bekerja. Apa masalahnya, diinventaris dulu, nanti dicarikan solusi-solusinya yang terbaik,” ujarnya.
Namun, Wahid menegaskan apabila dalam waktu yang ditentukan tidak terlihat kemajuan, pemerintah tidak segan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT PIR.
“Esensinya BUMD ini menganut azas laba dan lapangan kerja. Kalau dua hal ini tidak bisa dicapai, ya terpaksa kita evaluasi,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau, mengusulkan penutupan PT PIR, karena dianggap tidak mampu beroperasi.
Dari pemaparan Direktur PT PIR yang baru, Muhammad Suhandi saat rapat bersama Banggar DPRD, perusahaan merumahkan 40 pegawai karena tidak mampu memberikan gaji mulai September 2025.
Gaji untuk pegawai sudah tidak bisa dibayarkan lagi, karena rekening perusahaan diblokir pajak. Ditambah belum beroperasinya perusahaan itu hingga saat ini.
Pada rapat Banggar itu Fraksi Gerindra merekomendasikan penutupan PT PIR karena kondisinya dianggap diambang pailit. Hal itu diutarakan anggota DPRD Riau dari Gerindra, Ginda Burnama.
Namun, sebagian anggota DPRD lain meminta agar tetap dipertahankan dengan diberikan waktu kepada jajaran direksi yang baru.
"Kalau bagi saya, kalau memang ditutup, silahkan, saya ikut saja. Tapi kalau diberikan waktu, saya optimistis bisa memperbaiki PT PIR," sebut Suhandi. (Maoelana)
