SEBALIK.COM , PEKANBARU – Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi, menanggapi usulan Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, yang meminta pemerintah provinsi mengevaluasi belanja pegawai, khususnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Syahrial menegaskan, Pemprov bersama DPRD saat ini tengah melakukan perhitungan cermat terkait kemampuan keuangan daerah. Hal ini mencakup kewajiban membayar utang kepada kabupaten/kota maupun pihak ketiga.
“Ini yang masih kita bahas bersama DPRD, kita menghitung dengan cermat kemampuan kita, belanja utang yang harus kita bayarkan kepada kabupaten kota, dan juga utang kita kepada pihak ketiga. Alhamdulillah ini kan berprogres terus,” ujarnya, Rabu (24/9/2025).
Ia menambahkan, sejauh ini belum ada rencana untuk melakukan pemotongan TPP ASN, selama pendapatan asli daerah (PAD) dapat berjalan optimal. Namun, jika realisasi PAD tidak sesuai harapan, opsi tersebut bisa saja dipertimbangkan.
“Kalau nanti dalam perjalanannya kita tidak optimal dalam PAD, bisa jadi itu menjadi opsi. Tapi kemarin kita sudah memotivasi teman-teman, terutama pejabat yang baru dilantik maupun Plt yang ditugaskan, agar kinerja bisa maksimal,” jelas Syahrial.
Sebelumnya, Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, meminta Pemprov Riau untuk mengevaluasi gaji dan TPP ASN. Menurutnya, beban anggaran belanja pegawai saat ini cukup besar, mencapai lebih dari 30 persen dari total APBD Riau yang tengah mengalami defisit.
“Saya kira kawan-kawan pegawai juga punya niat yang sama, ingin peduli dengan rakyat. Kalau pendapatan turun, seharusnya TPP juga turun,” kata Kaderismanto, Jumat (19/9/2025).
Ia menilai, jika keuangan daerah kembali membaik, maka tidak ada persoalan TPP ASN ditingkatkan lagi. Namun untuk saat ini, kata Kaderismanto, masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Sebagai pelayan tidak mungkin mendapatkan dana lebih besar dibanding yang dilayani. Masyarakat Riau itu jumlahnya tujuh juta, sedangkan pelayan (pegawai) hanya 22 ribu, termasuk guru dan tenaga kesehatan,” tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, baik DPRD maupun Pemprov Riau kini sama-sama menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang lebih hati-hati, terutama dalam menghadapi defisit keuangan daerah. (Maoelana)
