SEBALIK.COM , PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Pusat terus mematangkan langkah penyelesaian konflik tenurial di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Hingga saat ini, jumlah penduduk yang akan direlokasi dan luasan lahan pengganti masih dalam tahap verifikasi.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Riau Abdul Wahid usai memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pemulihan Ekosistem TNTN di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Jumat (19/9/2025).
Pertemuan dihadiri Forkopimda, sejumlah bupati, serta perwakilan pemangku kepentingan dari sektor kehutanan dan perkebunan.
“Masalah di TNTN harus kita selesaikan bersama. Saat ini yang penting adalah menyamakan persepsi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, hingga stakeholder terkait. Data lahan dan penduduk masih diverifikasi agar tidak ada yang dirugikan,” ujar Wahid.
Menurutnya, arahan dari Satgas Penerbitan Kawasan Hutan sudah diterima. Tahapan berikutnya adalah inventarisasi persoalan lapangan, termasuk menentukan kriteria warga yang berhak atas lahan pengganti.
Pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat agar pendataan lebih akurat.
“Solusi yang kita siapkan melibatkan 12 kementerian. Selain lahan, ada opsi pendidikan, program transmigrasi, serta dukungan lain yang bisa memberi kepastian bagi masyarakat,” jelasnya.
Terkait pembiayaan, gubernur memastikan akan ditanggung bersama, baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah.
“Targetnya secepat mungkin. Bisa bulan ini, bisa bulan depan, atau dua bulan lagi. Itu tergantung kondisi di lapangan,” tutupnya. (Maoelana)
.jpeg)
