SEBALIK.COM , PEKANBARU - Rencana Pemprov Riau memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mendapat sorotan dari pengamat ekonomi Universitas Riau, Dahlan Tampubolon.
Ia menegaskan bahwa prinsip keadilan harus menjadi dasar utama sebelum kebijakan tersebut dijalankan.
“Kedepankan prinsip keadilan. Kalau memang wajib ada pemotongan, mulailah dari TPP dan tunjangan yang paling besar, yakni pejabat struktural dan anggota DPRD. Buktikan semangat pengorbanan dan efisiensi itu berlaku untuk semua, bukan cuma untuk pegawai biasa,” ujar Dahlan, Jumat (28/11/2025).
Ia menilai selama ini terdapat ketimpangan mencolok antara TPP pejabat struktural dan staf biasa. Menurutnya, perbedaan tersebut bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup banyak pegawai.
“Seharusnya, kalau mau irit, ya irit dari yang paling atas dulu. Kalau kepala daerah dan pejabat tinggi berani memotong TPP mereka secara signifikan, barulah pegawai biasa bisa menerima kebijakan itu dengan lapang dada,” kata Dahlan.
Tak hanya pejabat eksekutif, Dahlan juga menyoroti besaran tunjangan anggota DPRD Riau yang dinilai masih tinggi di tengah kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan.
“Di tengah kondisi keuangan daerah yang sesak napas seperti sekarang, apakah etis tunjangan mereka tetap tinggi? Jika kemampuan daerah sedang menurun, DPRD sebagai wakil rakyat justru menjadi pihak pertama menunjukkan solidaritas dan pengorbanan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penurunan tunjangan DPRD akan menjadi bentuk empati sekaligus bukti keberpihakan mereka kepada kondisi daerah dan masyarakat Riau.
“Kalau tidak, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa mereka benar-benar bekerja untuk kesejahteraan Riau?” pungkas Dahlan.
Sebelumnya, Pemprov Riau berencana memotong TPP ASN. Plt Gubernur, SF Hariyanto minta semua ASN mengencangkan ikat pinggang.
"Saya pertama atasnama pemerintah Provinsi Riau melihat kondisi keuangan kita yang terjadi penurunan. Ya kita prihatin, mengencangkan ikat pinggang semuanya tanpa terkecuali," kata SF Hariyanto, Senin (17/11/2025).
SF lalu mengungkap alasan TPP ASN dipotong. Salah satunya karena dana transfer pusat dan pendapatan pajak dari kendaraan bermotor menurun. (Maoelana)