Zulkardi Sindir Pemko Pekanbaru: APBD Rp 3,2 Triliun, Tapi Banjir Tak Kunjung Tuntas

Senin, 13 Oktober 2025 | 19:49:09 WIB
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi.

SEBALIK.COM , PEKANBARU – Genangan air yang masih merendam sejumlah titik di Pekanbaru usai hujan deras Minggu (12/10/2025) malam kembali memantik kritik dari DPRD Kota Pekanbaru. 

Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, menilai Pemerintah Kota Pekanbaru tidak menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan persoalan banjir yang terus berulang.

Menurutnya, anggaran perubahan APBD 2025 sebesar Rp3,2 triliun seharusnya cukup untuk membiayai berbagai program prioritas, termasuk penanganan banjir. Namun, ia mempertanyakan arah dan efektivitas penggunaan dana tersebut.

“Dengan APBD sebesar itu, mestinya masalah banjir bisa diselesaikan. Tapi yang jadi soal, apakah pemerintah benar-benar serius atau tidak?” ujarnya kepada Sebalik.com 

Zulkardi menilai penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia mendorong Pemko untuk menyusun masterplan banjir baru yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi terkini di seluruh kecamatan.

“Jangan lagi pakai masterplan lama. Kondisi kota sudah berubah, titik banjir juga berbeda. Harus ada kajian dari hulu ke hilir,” tegasnya, Senin (13/10/2025).

Politisi PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terhadap dokumen perencanaan yang disebut sudah ada sebelumnya. 

Menurutnya, jika benar masterplan sudah disusun, seharusnya implementasinya bisa terlihat dalam bentuk pemetaan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Ia menambahkan, dengan perencanaan matang dan keseriusan pelaksanaan, anggaran triliunan rupiah tersebut diyakini cukup untuk menuntaskan permasalahan banjir di Pekanbaru. 

“Kalau memang pemerintah mau serius, insyaallah dengan dana itu masalah banjir bisa clear,” tutupnya.

Pernyataan Zulkardi menjadi peringatan keras bagi Pemko Pekanbaru. Meski memiliki anggaran besar, kenyataan di lapangan menunjukkan genangan air masih menjadi langganan di berbagai kawasan setiap kali hujan turun. 

Warga pun kini menanti bukti nyata bahwa dana publik sebesar Rp3,2 triliun tidak hanya berhenti di meja birokrasi, tetapi benar-benar mengalir untuk mengeringkan kota. (Maoelana)

Terkini