SEBALIK.COM , PEKANBARU – Aliansi Cipayung Plus Provinsi Riau yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa (HMI, IMM, GMNI, HIMA PERSIS, PMII, dan KAMMI) menyampaikan sepuluh tuntutan resmi kepada pemerintah, DPR RI, dan DPRD Riau.
Tuntutan itu disampaikan dalam aksi damai dan mimbar bebas di kawasan Purna MTQ, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (4/9/2025)
Dalam orasi, Ketua GMNI Riau, Teguh Azmi menilai lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara telah memicu keresahan masyarakat, sehingga diperlukan langkah konkret dari pemerintah maupun parlemen.
"Ini adalah representasi suara rakyat yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, DPR RI dan DPRD Provinsi Riau," kata Teguh.
Sementara itu, Kapolsek Bukit Raya, Kompol David Richardo yang mengawal kegiatan tersebut turut menyampaikan apresiasi. Menurut David, ini bentuk kepedulian terhadap bangsa dan negara
"Penyampaian aspirasi seharusnya seperti ini, tanpa harus anarkis. Saya kira semuanya bebas berpendapat, dan saya sepakat. Tentu akan kita kawal secara baik dan humanis," kata David.
Selain aksi damai dan mimbar bebas, massa aksi juga menggelar tabur bunga sebagai simbol kekecewaan terhadap kinerja wakil rakyat.
Adapun 10 tuntutan yang disampaikan Aliansi Cipayung Plus Riau yakni:
1. Mendesak pemerintah melakukan reformasi di tubuh Polri.
2. Mendesak pembatalan tunjangan DPR RI dan transparansi gaji serta tunjangan anggota DPR RI.
3. Mendesak DPR RI untuk mengesahkan UU Perampasan Aset.
4. Mendesak transparansi penegakan hukum atas represifitas aparat terhadap massa aksi dan menghentikan tindakan represif.
5. Mendesak Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR RI/DPRD Riau untuk memecat pejabat atau anggota dewan yang tidak mencerminkan etika komunikasi baik dan berpihak kepada rakyat.
6. Mendesak DPR RI dan DPRD Riau merespon cepat isu lokal maupun nasional guna mengantisipasi kemarahan publik yang berkepanjangan.
7. Mendesak Presiden Prabowo Subianto serta DPR RI/DPRD Riau melakukan evaluasi terhadap kebijakan kenaikan PBB yang terjadi hampir seluruh provinsi di Indonesia.
8. Mendesak DPRD Riau membentuk Panitia Khusus (Pansus) Defisit APBD Riau Tahun 2024.
9. Mendesak Polda Riau menuntaskan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif di Setwan DPRD Riau tahun anggaran 2020–2021.
10. Mendesak pemerintah dan DPR RI melakukan reformasi total penegakan hukum di Indonesia. (Maoelana)