SEBALIK.COM , PEKANBARU – Hingga kini, belum ada informasi dari DPRD Riau soal pembentukan panitia khusus (pansus) defisit keuangan daerah tahun 2024.
Saat dikonfirmasi sebalik.com, sejumlah ketua fraksi di DPRD Riau enggan memberikan komentar.
Sikap diam ini menimbulkan tanda tanya publik, mengingat desakan agar DPRD Riau membentuk pansus guna mengusut penyebab defisit APBD Riau 2024 semakin menguat.
Satu koordinator aksi di Gedung DPRD Riau pada Rabu (27/08/2025), Teguh Azmi, mengungkapkan bahwa pada aksi unjuk rasa 1 September 2025, pihaknya sempat menerima jawaban langsung dari ketua DPRD Riau.
“Katanya masih dikomunikasikan antarfraksi. Baru itu jawaban yang kami terima, Bang,” ujar Teguh kepada sebalik.com, Kamis (4/9/2025).
Sebelumnya, massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda Pekanbaru Peduli Keadilan (GMPPK) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Rabu (27/8/2025).
Aksi itu terkait dugaan maladministrasi APBD Riau 2024 yang menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp 1,8 triliun.
Teguh Azmi dalam orasinya menyatakan bahwa defisit anggaran berdampak langsung terhadap masyarakat, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga beasiswa bagi mahasiswa.
“Kami mendesak DPRD Riau menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan membentuk panitia khusus (pansus). Dengan demikian, akan diketahui oknum-oknum yang bertanggung jawab atas defisit APBD Riau 2024,” kata Teguh. (Maoelana)