SEBALIK.COM , PEKANBARU - Lembaga Bantuan Hukum BAHU Prabowo menyesalkan sikap Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang tak merespons keluhan pemilik klinik pratama terkait distribusi peserta BPJS Kesehatan.
"Kami sudah kirim surat kepada kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Beliau adalah pembina FKTP dan satker yang bertanggung jawab langsung. Tapi sampai sekarang nihil jawaban," kata Ketua LBH BAHU Prabowo DPD Riau, Wanton SH MH MSi bersama Alimin Nababan, SH dan Boyke Amri SH, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, lambannya respons Dinkes sangat disayangkan. Padahal persoalan ini menyangkut keberlangsungan layanan kesehatan primer dan nasib UMKM di bidang kesehatan.
"FKTP itu garda terdepan. Kalau distribusi peserta BPJS tidak adil, klinik kecil bisa tutup. Yang rugi nanti masyarakat juga karena pilihannya makin sedikit," tegasnya.
BAHU Prabowo mendampingi Kasmila Depi, pemilik Klinik Sentra Medika di Jalan Rajawali Sakti No 05, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya.
Ia mengaku kliniknya mengalami defisit Rp21,6 juta per bulan akibat minim alokasi peserta BPJS.
"Distribusinya timpang. Klinik kami sepi peserta BPJS, sementara klinik lain kebanjiran. Ujungnya kami yang tekor Rp21,6 juta setiap bulan," ujar Kasmila melalui kuasa hukumnya.
Kasmila berharap Dinkes Pekanbaru segera membuka ruang dialog dan mengevaluasi sistem distribusi peserta BPJS di FKTP agar lebih transparan dan merata. (Rls)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
