SEBALIK.COM , PEKANBARU - Gelombang keresahan mahasiswa atas kondisi Provinsi Riau kembali memuncak. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (UNRI) mengepung bagian depan Kantor Gubernur Riau untuk menggelar aksi mimbar bebas, Senin (25/5/2026).

Aksi ini diinisiasi oleh tiga simpul besar pergerakan kampus, yakni BEM FISIP, BEM FEB, dan BEM FPK UNRI. Mereka turun ke jalan membawa satu pesan, Bumi Lancang Kuning sedang tidak baik-baik saja dan didera berbagai persoalan pelik yang tak kunjung usai.

Aksi mimbar bebas ini dibuka langsung oleh Koordinator Lapangan, Dio Dwi Prayoga. Kepala Dinas Sosial Politik BEM FISIP UNRI ini mengungkapkan bahwa turunnya mahasiswa ke jalan hari ini merupakan buntut dari sikap cuek Pemprov Riau terhadap ruang dialog yang coba dibangun mahasiswa.

"Sebelum gerakan mimbar bebas ini terjadi, teman-teman mahasiswa telah melayangkan surat audiensi resmi ke Kantor Gubernur Riau. Namun, sangat disayangkan, tidak ada balasan sama sekali sampai hari ini," ujar Dio.

Gubernur Mahasiswa BEM FISIP UNRI, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa gerakan moral ini murni lahir dari keresahan bersama terkait carut-marutnya tata kelola pemerintah daerah. 

"Di tengah kondisi daerah yang mengalami defisit anggaran, Pemprov Riau justru nekat menghibahkan dana untuk pembangunan lembaga vertikal, kemudian harga bahan pangan pokok kian mencekik, ditambah kelangkaan minyak goreng subsidi (Minyakita) di pasaran, penertiban panglong arang di Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai tanpa solusi konkret bagi warga yang mendadak kehilangan pekerjaan. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap truk Over Dimension Over Load (ODOL) kian memperparah kerusakan infrastruktur jalan, serta banyak lagi dan ini harus didiskusikan dengan pemprov Riau", tegas Taufik.

Sementara itu, sorotan yang tidak kalah tajamnya juga datang dari sektor lingkungan dan kelautan. Gubernur BEM Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPK) UNRI, Bintang Adrian, menyuarakan keprihatinan mendalam atas nasib para nelayan dan budidaya perikanan di Kabupaten Kampar.

"Kami menyoroti dugaan ketidakpatuhan perusahaan sawit terhadap AMDAL dan ANDAL yang berakibat kematian kurang lebih 30 ribu ton ikan di Kampar. Pemerintah harus bertindak tegas menertibkan perusahaan-perusahaan nakal ini agar tidak terus merugikan masyarakat," tegas Bintang.

Sementara itu, dari perspektif ekonomi, Gubernur BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Farhan, ikut menyentil kemandirian fiskal daerah. Ia mendesak Pemprov Riau untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif agar tidak terus-terusan mengalami defisit akibat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) pusat.

Farhan menilai sikap diam yang dipertontonkan oleh jajaran Pemprov Riau hari ini mencerminkan pemerintah yang seolah menutup mata dan telinga dari realitas sosial di lapangan.

"Kami datang dengan niat baik untuk berdiskusi dan menyampaikan suara masyarakat Riau, namun respons yang diberikan justru ketidakpedulian. Karena itu, aksi hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan," cetus Farhan.

Ia pun melayangkan peringatan keras bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam jika aspirasi ini kembali masuk ke kotak sampah birokrasi.

"Kami akan kembali dengan suara yang lebih kuat dan barisan yang jauh lebih besar apabila pemerintah masih tetap diam terhadap berbagai permasalahan di Provinsi Riau" tambahnya.

Aksi mimbar bebas yang berlangsung tertib namun panas tersebut ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap bersama. Aliansi BEM UNRI mendesak Pemprov Riau segera menyelesaikan rentetan persoalan mendasar di atas dan menuntut dibukanya ruang audiensi secara transparan dalam waktu dekat. (*)