SEBALIK.COM, PEKANBARU – Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mendorong pemberdayaan Dubalang dan struktur adat dalam pengawasan tambang rakyat di Kuantan Singingi (Kuansing). Langkah ini dilakukan untuk memastikan kegiatan penambangan legal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui kearifan lokal.
“Peran Dubalang dan struktur adat diberdayakan sebagai penjaga ketertiban sosial, pengawas berbasis komunitas, dan mediator penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang sejalan dengan prinsip pendekatan restoratif,” ujar Irjen Herry di Pekanbaru, Rabu (20/1/2026).
Ia menekankan pentingnya pengawasan berbasis lapisan dan transparansi, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta agar penambangan rakyat berjalan tertib, adil, dan ramah lingkungan.
Langkah ini sejalan dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang sedang disiapkan, sehingga masyarakat bisa menambang secara legal tanpa risiko konflik dengan aparat hukum. Konsep Green Policing yang diusung Polda Riau bertujuan menyeimbangkan keadilan sosial bagi masyarakat dan keadilan ekologis bagi alam.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menambahkan, pemerintah provinsi tengah menyiapkan regulasi untuk pembagian Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang dikelola melalui skema Koperasi Merah Putih. Luas WPR untuk masyarakat sekitar 5 hektare, sedangkan koperasi sekitar 10 hektare.
“Kegiatan pertambangan rakyat ini akan legal, tertata, dan akuntabel, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menambang secara ilegal,” jelas SF Hariyanto.
Dengan pemberdayaan Dubalang dan legalisasi pertambangan rakyat, diharapkan Kuansing dapat menambang emas secara aman, tertib, dan ramah lingkungan, sekaligus mengurangi potensi konflik sosial. (*)
