SEBALIK.COM, TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, bersama dua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan progres pembangunan Jalan Terusan Mas dan Pelabuhan Parit 21, Kamis (15/1/2026).

Dua Anggota DPR RI yang turut serta dalam peninjauan tersebut yakni H. A. Bakri HM, SE, Anggota DPR RI Komisi V dari Daerah Pemilihan Jambi, serta Ir. H. Sahidin, Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Riau II periode 2024–2029.

Peninjauan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengawal pembangunan infrastruktur strategis yang dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi hasil perkebunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Bupati Inhil, Herman, menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Terusan Mas sepanjang sekitar 1,9 kilometer merupakan infrastruktur vital yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya sebagai akses penghubung wilayah produksi menuju pusat kegiatan ekonomi.

“Hari ini kita turun langsung meninjau progres kegiatan tahun 2025, termasuk pembangunan jalan dari Tembilahan menuju Terusan. Memang pelaksanaannya belum sepenuhnya rampung karena waktu yang cukup terbatas, namun ini menjadi langkah awal yang sangat penting,” ujar Herman.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan terus mengupayakan kelanjutan pembangunan jalan tersebut agar dapat tersambung secara penuh hingga ke wilayah Terusan.

“InsyaAllah tahun depan kita dorong agar pembangunan ini dapat dilanjutkan sampai ke Terusan. Jalan ini sangat vital untuk mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Selain Jalan Terusan Mas, Bupati juga menyoroti sejumlah infrastruktur strategis lain yang diharapkan dapat didukung melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usai peninjauan ini, rombongan dijadwalkan melanjutkan agenda ke Bandara serta meninjau ruas jalan Kota Baru–Pulau Kijang yang selama ini dinilai terbengkalai.

“Dengan kehadiran Komisi V dan Komisi VIII DPR RI serta balai-balai terkait, kita berharap ruas jalan Kota Baru menuju Pulau Kijang bisa menjadi prioritas. Target kita tahun 2026 sudah mulai bisa dikerjakan. Panjang dan volumenya menyesuaikan anggaran, namun minimal dari Kota Baru sampai Sanglar bisa dianggarkan,” tegas Bupati.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Inhil juga menekankan pentingnya optimalisasi Pelabuhan Parit 21 sebagai penunjang utama hilirisasi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Pelabuhan tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi hasil kelapa dan produk turunannya agar memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

“Pelabuhan Parit 21 kita dorong menjadi pusat distribusi dan penunjang hilirisasi kelapa. Dengan sistem distribusi yang lebih baik, hasil perkebunan masyarakat dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani,” pungkasnya.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Plt Kepala Dinas PUTR dan Perkim serta Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir. (*)