SEBALIK.CM, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam upaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Provinsi Riau yang digelar secara virtual, Selasa (13/1/2026).
Rapat koordinasi dipusatkan di Ruang Command Center (RCC) Menara Lancang Kuning dan diikuti oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota IHK se-Provinsi Riau. Forum ini membahas perkembangan inflasi terkini, dinamika harga kebutuhan pokok, serta langkah strategis yang perlu dilakukan secara terpadu.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan agenda strategis yang membutuhkan sinergi kuat antar pemerintah daerah. Menurutnya, upaya menjaga stabilitas harga tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui koordinasi berkelanjutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama. Sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota, khususnya wilayah IHK, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga,” ujarnya.
Syahrial Abdi menekankan bahwa stabilitas harga sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta untuk melakukan pemantauan harga secara rutin serta merespons cepat apabila terjadi potensi kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai garda terdepan dalam merumuskan kebijakan dan langkah konkret pengendalian inflasi. TPID diminta aktif melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan instansi teknis dan pelaku usaha.
“TPID harus bergerak cepat dan responsif. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak langsung di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov Riau mendorong penguatan ketersediaan pasokan bahan pokok melalui kerja sama antardaerah. Langkah tersebut dinilai strategis untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, terutama pada periode tertentu yang berpotensi memicu kenaikan harga.
“Operasi pasar, penguatan distribusi, serta pemanfaatan kerja sama antardaerah harus terus dioptimalkan agar inflasi di Provinsi Riau tetap terkendali,” pungkasnya. (*)