SEBALIK.COM, INHIL - Demi memastikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selaras dengan kebijakan nasional, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) turut mengikuti kegiatan tersebut secara virtual pada Rabu (24/12) pagi. Hadir dalam rakor tersebut Bupati Inhil Herman, Sekretaris Daerah Tantawi Jauhari, serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemkab Inhil.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan bertujuan untuk mengevaluasi capaian realisasi pendapatan serta belanja daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Dalam arahannya, Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah untuk segera mempercepat realisasi belanja APBD agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat serta mendorong pergerakan ekonomi di daerah.
“Kita sudah berada di penghujung tahun anggaran. Daerah diminta mempercepat realisasi belanja APBD agar dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat,” ujar Tito Karnavian.
Selain itu, Mendagri juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran, khususnya pada pos belanja yang tidak bersifat prioritas. Ia mengingatkan agar pengelolaan APBD tetap berpedoman pada kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Susun program dan kebijakan yang berbasis prioritas, terukur, serta berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemkab Inhil menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan pengelolaan APBD yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, guna mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indragiri Hilir. (*)
