SEBALIK.COM, PEKANBARU – Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menegaskan bahwa penanganan persoalan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) membutuhkan dukungan dan sinergi bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Provinsi Riau bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) disebut telah menjalankan berbagai langkah secara bertahap, mulai dari pembenahan tata kelola hingga pendekatan persuasif kepada masyarakat.
Kaderismanto menjelaskan, di tingkat daerah telah dibentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekosistem (TP2E) TNTN sebagai wadah koordinasi lintas sektor. Tim ini bertugas mengawal proses penyelesaian persoalan TNTN, termasuk menjembatani komunikasi dengan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan taman nasional.
“Apa yang terjadi hari ini, mulai dari tata kelola hingga pembentukan TP2E dan pendekatan kepada masyarakat, semuanya sudah kita lakukan. Dari proses itu terlihat jelas bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum,” ujar Kaderismanto dalam rapat di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (22/12/2025).
Ia menyebutkan, kebutuhan akan kepastian hukum menjadi aspirasi utama masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah warga yang mendaftar untuk mengikuti program relokasi yang disiapkan pemerintah.
“Sudah lebih dari tiga ribu kepala keluarga yang mendaftar relokasi. Ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk hidup lebih baik cukup besar,” jelasnya.
Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat menjadi indikator adanya harapan terhadap skema penyelesaian yang ditawarkan pemerintah. Meski demikian, ia menekankan bahwa proses tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati mengingat tahapan penyelesaian yang panjang dan kompleks.
Kaderismanto juga menyoroti pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar langkah-langkah yang telah ditempuh di Riau sejalan dengan kebijakan nasional.
“Semua pihak pada prinsipnya sudah sepakat dengan arah kebijakan ini. Namun memang pelaksanaannya membutuhkan waktu karena tahapannya panjang,” ungkapnya.
Ia menilai rapat koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi momentum penting untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan. Masukan dari daerah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan strategis bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam menyusun laporan kepada DPR RI, khususnya Komisi XIII.
“Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat menjadi catatan penting dan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Dirjen bersama DPR RI,” katanya.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Riau menegaskan bahwa dukungan konkret dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar proses penyelesaian persoalan TNTN dapat berjalan lebih cepat dan efektif, termasuk kepastian ketersediaan lahan relokasi bagi masyarakat.
“Kami tentu berharap dukungan penuh. Mudah-mudahan tim dapat bekerja lebih cepat dan lahan relokasi segera tersedia,” pungkasnya. (*)
