SEBALIK.COM, JAKARTA - Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), memasuki periode kritis usai adanya perpecahan internal yang kian meruncing seiring adanya rencana segelintir PBNU menggelar rapat pleno untuk menetapkan Penjabat (Pj) Ketua Umum menggantikan KH Yahya Cholil Staquf, yang langsung memicu badai protes keras dari Jaringan Kader Muda NU se-Indonesia.
Melalui konsolidasi terbuka, kader muda NU meminta seluruh struktural PBNU untuk tunduk dan patuh pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta mendesak PBNU menghentikan tindakan menutup pintu dialog dan mengabaikan tradisi Jam’iyah serta kehendak para kiai sepuh.
"Jika benar ada rencana pleno penunjukan Pj, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno. Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja," tegas Juru Bicara Jaringan Muda NU, Purwaji, Jumat (5/12/2025).
Sebelumnya, ketua PBNU M Mukri mengingatkan, keputusan syuriah PBNU untuk menghentikan Yahya Cholil Staquf adalah final dan mengikat, dan rapat pleno pekan depan hanyalah tindak lanjut mekanisme organisasi.
"Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU," ujar Mukri.
Namun, di mata kader muda NU, mekanisme sepihak ini justru membunuh tradisi dialog yang menjadi nafasnya NU.
"Islah adalah jalannya para kiyai. Ketika pintu dialog ditutup dan keputusan diambil sepihak, maka itu bukan lagi tradisi NU. Maka dari itu, forum konsolidasi ini adalah gerakan moral untuk memastikan NU tetap berada di rel yang benar," ucap Purwaji.
Sementara, anggota kader muda NU, Fajri Al Farobi, menyebut konsolidasi mereka sebagai gerakan moral untuk memastikan organisasi tetap berada di rel yang benar, menolak keras pengabaian terhadap AD/ART.
"Jaringan Kader muda NU menolak kesewenang-wenangan di tubuh PBNU, menolak tindakan yang mengabaikan AD/ART, serta meminta para kiyai tidak mendasarkan keputusan pada fitnah tanpa tabayyun," tutup Fajri. (Mail Has)
