SEBALIK.COM, PEKANBARU — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Literasi Digital dengan tema Implementasi Kebijakan Media Massa Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S). Kegiatan ini diikuti oleh unsur ASN, TNI, dan Polri, serta berlangsung di Kota Pekanbaru.
Rakor tersebut bertujuan memperkuat ketahanan informasi nasional di tengah pesatnya perkembangan ruang digital. Agenda ini merupakan penugasan langsung dari Menko Polkam, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi.
Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi, Alpen SH, SIK, MH, yang hadir mewakili Deputi, menegaskan pentingnya peran aparatur negara dalam membangun persepsi publik melalui komunikasi digital yang kredibel dan berintegritas.
“Setiap tindakan dan komunikasi kita di media sosial membentuk persepsi publik. ASN, TNI, dan Polri harus menjadi teladan dalam berkomunikasi yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Alpen juga menyoroti tantangan serius di ruang digital, seperti disinformasi, provokasi, hingga infodemic yang dapat melemahkan ketahanan informasi nasional. Karena itu, penguatan literasi digital bagi aparatur negara menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
Melalui rakor ini, Kemenko Polkam bersama pemerintah daerah, Kemenkominfo, serta mitra strategis lainnya menyepakati beberapa fokus penguatan, di antaranya:
- Meningkatkan literasi digital aparatur dalam memverifikasi dan merespons informasi,
- Menyusun pedoman komunikasi berbasis nilai BEJO’S secara standar,
- Membangun mekanisme respons cepat terhadap hoaks dan narasi negatif,
- Mendorong aparatur menjadi agen perubahan yang menyebarkan informasi berkualitas dan narasi kebangsaan positif.
Acara turut dihadiri perwakilan Pemprov Riau, TNI, Polri, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat ketahanan informasi sekaligus meningkatkan profesionalitas aparatur negara dalam menghadapi tantangan ekosistem digital yang terus berkembang. (*)
