SEBALIK.COM, KAMPAR - Nasib ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kampar berada di ujung tanduk menjelang pelantikan dan perpanjangan kontrak di bulan Desember mendatang.
Merasa kondisi anggaran daerah mendesak untuk segera diselesaikan, Wakil Bupati Kampar, Misharti, memimpin rapat pembahasan ketersediaan anggaran secara maraton di Ruang Rapat Kantor Bupati Kampar, Kamis (13/11/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat kunci, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM, Kepala BPKAD, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Kesehatan, hingga perwakilan Dispora, menunjukkan betapa seriusnya Pemda Kampar menyikapi masalah ini.
Wakil Bupati Misharti mengungkapkan data yang menjadi fokus utama dalam rapat tersebut, 890 orang PPPK yang dinyatakan lulus seleksi tahun anggaran 2024 (periode II), 2.056 orang PPPK paruh waktu dan 276 orang PPPK formasi tahun 2021 yang kontraknya akan diperpanjang.
Totalnya, ada 3.222 tenaga PPPK yang bergantung pada keputusan anggaran ini.
"Kita harus pastikan bahwa tidak ada kekosongan tenaga kerja di sektor-sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi. Oleh karena itu, anggaran untuk pelantikan dan perpanjangan kontrak PPPK harus menjadi prioritas," tegas Misharti.
Rapat ini digelar sebagai respons atas kebutuhan mendesak untuk menata ulang anggaran daerah agar mampu mengakomodasi hak-hak tenaga PPPK. Wabup Misharti menegaskan bahwa keberadaan PPPK sangat vital dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan operasional Pemerintahan Daerah.
Beliau menutup rapat dengan penekanan kuat pada komitmen Pemda untuk memperjuangkan hak dan keberlanjutan karir PPPK.
"Kita harus bekerja dengan hati nurani dan tanggung jawab. PPPK adalah bagian dari keluarga besar ASN Kampar, dan kita wajib memberikan kepastian kepada mereka," tutupnya. (Mail Has)
