SEBALIK.COM, MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, menegaskan bahwa upaya memberantas korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga aparatur sipil negara (ASN), untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Hal itu disampaikan Bupati Asmar saat membuka kegiatan Sosialisasi Antikorupsi yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Ruang Rapat Dinas PUPR Lantai II, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Anggota DPRD Fraksi PPP Noli Sugiarto, Sekda, para asisten, staf ahli, dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Meranti.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menggerogoti sendi bangsa. Karena itu, kita semua — terutama ASN — harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah,” tegas Bupati Asmar dalam arahannya.
Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh penyelenggara pemerintahan. Menurutnya, integritas, transparansi, dan pengawasan internal yang kuat menjadi fondasi penting untuk mencegah praktik curang di birokrasi.
“Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak diukur dari banyaknya yang ditangkap, tapi dari semakin kecilnya peluang untuk berbuat curang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjadikan nilai integritas sebagai budaya kerja sehari-hari, bukan sekadar slogan.
“Mari kita jadikan integritas sebagai kebiasaan. Dengan kerja sama dan kejujuran, kita wujudkan Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Meranti, Mashudi, menilai bahwa langkah pencegahan merupakan strategi paling efektif dalam pemberantasan korupsi. Ia menyebut bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga budaya birokrasi yang perlu diubah secara konsisten.
“Korupsi menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik, dan menghancurkan nilai integritas yang kita bangun. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari diri sendiri,” ujarnya.
Dukungan terhadap upaya antikorupsi juga datang dari DPRD Kepulauan Meranti. Anggota DPRD Fraksi PPP, Noli Sugiarto, menegaskan bahwa pihaknya siap memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan.
“Kami di DPRD siap bersinergi dengan pemerintah daerah. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan akan kami maksimalkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Kepulauan Meranti meneguhkan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan semangat menuju good governance di tingkat daerah. (*)
