SEBALIK.COM , PEKANBARU - Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) kembali menegaskan bahwa upaya yang mereka lakukan sama sekali tidak terkait dengan gerakan Riau federal dan merdeka. Perjuangan DIR adalah perjuangan yang dibenarkan menurut konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal itu disampaikan BPP DIR dalam rapat terpumpun dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau, Rabu (15/10/2025).
Turut hadir Ketum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri HR Marjohan Yusuf dan Sekretaris Daerah (Sekda) Riau yang memimpin rapat Dr Syahrial Abdi.
"Dalam berbagai kesempatan, senantiasa saya sampaikan bahwa DIR tidak ada hubungannya dengan Riau federal dan Riau merdeka," kata Ketua Penulis Naskah Akademik DIR Prof Dr Datuk Junaidi, MHum.
Junaidi menambahkan, berbeda dengan Riau federal maupun merdeka, DIR mengambil jalur konstirusional yakni apa yang disebut dalam UUD Pasal 18 B bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan di daerah bersifat khusus dan istimewa yang diatur melalui undang-undang.
Ketua BPP DIR yang juga ketua DPH LAMR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil mengatakan, tidak dipungkiri bahwa gagasan Riau merdeka dan Riau federal memang pernah muncul di daerah ini.
"Tak diketahui seberapa besarnya, tapi yang pasti, DIR tidak ada hubungan sedikitpun dengan kedua gerakan itu," jelasnya.
Malahan, katanya, upaya menjadikan Riau sebagai daerah istimewa sudah lama muncul seperti ditandai dengan perjuangan Sultan Syarif Kasim menjadikan Siak sebagai daerah istimewa.
Tergilas oleh roda waktu, status istimewa Riau kembali mencuat tahun 2000, menyusul revisi UU Provinsi Riau. Terbaru dalam dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Ditjen Otda akhir April 2025.
Seperti diketahui, DIR mengusung keistimewaan di bidang kebudayaan Melayu antara lain mengingat asal usul Riau antara lain Sreijaya dan kompleknya sistem kekerabatan. Di sisi lain, tidak diragukan lagi kontribusi Riau dalam devisa negara. (*)
