SEBALIK.COM , PEKANBARU – Pemprov Riau mendapat kabar kurang menyenangkan terkait alokasi dana transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2026.
Pemerintah Pusat memangkas anggaran TKD Riau hingga Rp1,2 triliun. Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Syahrial Abdi.
Menanggapi hal itu, Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengaku pemangkasan TKD akan sangat memengaruhi jalannya pembangunan di daerah.
“Kita ini sangat bergantung pada TKD. Kalau dikurangi sebesar itu, jelas berimbas pada kualitas pembangunan,” ujarnya kepada Sebalik.com, Kamis (9/10/2025).
Wahid menambahkan, bukan hanya program pembangunan infrastruktur yang berpotensi terdampak, tetapi juga belanja pegawai.
“Gaji PPPK salah satunya, karena anggaran TKD juga dipakai untuk membiayai itu,” sebutnya.
Menyadari dampak besar pemangkasan tersebut, Wahid berencana berangkat ke Jakarta pekan depan.
Ia akan menemui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, guna meminta penjelasan lebih detail.
“Kita tidak serta-merta menolak atau menerima, tapi ingin duduk bersama untuk mencari titik temu. Dengan begitu ada pemahaman yang sama tentang apa saja konsekuensi dari kebijakan ini,” ungkap Wahid.
Sebelumnya, 18 gubernur dari berbagai daerah mendatangi kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (7/10/2025). Mereka menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).
Di antaranya Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem yang menyatakan bahwa para kepala daerah mengeluhkan anggaran yang dipangkas.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, dana TKD 2025 untuk provinsi tersebut mengalami pemangkasan sekitar seperempat dibanding alokasi sebelumnya.
“Kalau Aceh dipotong 25 persen. Daerah lain-lain ada yang 30-35 persen," ucap Muzakir.
Hal yang serupa disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. Sherly mengatakan bahwa total TKD untuk provinsi Maluku Utara pada 2025 sekitar Rp 10 triliun dan tahun depan hanya tersisa sekitar Rp 6,7 triliun. (Maoelana)
.jpg)
