SEBALIK.COM , PEKANBARU - Provinsi Riau menjadi salah satu daerah yang terdampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026. Berdasarkan estimasi, total pengurangan yang dialami Riau mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan akan menyampaikan keberatan langsung kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut Wahid, keputusan pemerintah pusat memang merupakan bagian dari kebijakan fiskal nasional. Namun, ia menegaskan pemotongan sebesar itu berpotensi mengganggu jalannya program prioritas di daerah, termasuk pelayanan publik hingga belanja pegawai.
“Teman-teman gubernur sudah bersepakat untuk bertemu Pak Menteri. Saya juga sudah berkomunikasi informal dengan beliau, karena setiap daerah memiliki kondisi berbeda. Tidak bisa disamaratakan,” kata Wahid usai menghadiri kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Riau, Kamis (9/10/2025).
Lebih lanjut, Wahid menjelaskan pemangkasan TKD akan ikut dirasakan oleh kabupaten/kota di Riau, dengan rata-rata pengurangan anggaran mencapai Rp300–400 miliar. Kabupaten Bengkalis disebut sebagai daerah yang paling besar terimbas karena memiliki banyak komponen dana transfer.
“Dampaknya pasti ada, terutama untuk pembayaran ASN dan PPPK. Anggaran belanja harus dikoreksi ulang,” ungkapnya.
Gubernur Riau juga berencana menggelar pertemuan dengan bupati dan wali kota se-Riau untuk menyamakan langkah menghadapi kebijakan ini.
“Kami sedang menjadwalkan rapat khusus, mudah-mudahan bisa terlaksana pekan depan,” ujarnya.
Sebagai informasi, dalam RAPBN 2026, alokasi TKD ditetapkan Rp649,99 triliun. Angka itu lebih kecil Rp269 triliun dibandingkan APBN 2025 yang mencapai Rp919,87 triliun.
Pemangkasan ini langsung menuai respons dari para kepala daerah, yang menilai bisa menghambat pembangunan serta pelayanan dasar di wilayah masing-masing. (Maoelana)
.jpg)
.jpeg)