LAM Riau Prihatin dan Kecam Kerusuhan Saat Penertiban PETI Kuansing

LAM Riau Prihatin dan Kecam Kerusuhan Saat Penertiban PETI Kuansing
Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jami

SEBALIK.COM, PEKANBARU — Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau menyampaikan keprihatinan mendalam atas kerusuhan yang terjadi saat operasi penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Selasa (7/10/2025). Aksi tersebut menyebabkan kerusakan sejumlah kendaraan dinas dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menyesalkan insiden itu dan mengingatkan pentingnya penyelesaian melalui musyawarah serta langkah hukum yang bijak.

“Kami sangat prihatin. Pendekatan dan pembinaan sebenarnya sudah dilakukan oleh kepolisian dan pemerintah daerah. Namun, kericuhan tetap terjadi, ini tentu jadi pelajaran bagi kita semua,” ujar Datuk Seri Taufik, Rabu (8/10/2025).

LAM Riau mendorong seluruh pihak — pemerintah, aparat, tokoh adat, dan masyarakat — untuk bersatu mencari solusi komprehensif terhadap persoalan PETI yang telah berlangsung lama. Salah satu upaya yang dinilai realistis adalah percepatan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar masyarakat dapat menambang secara legal dan ramah lingkungan.

“Ada hal mendasar yang harus dibenahi. Kami mendorong pemerintah mempercepat pembentukan pertambangan rakyat yang diatur secara hukum agar aktivitas masyarakat tidak lagi melanggar aturan,” tegasnya.

LAM Riau juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polda Riau dalam menegakkan hukum sekaligus melindungi lingkungan dari dampak aktivitas tambang ilegal.

“Kami mendukung sepenuhnya langkah kepolisian. Dampak PETI terhadap lingkungan sudah sering diingatkan Kapolda Riau, dan ini memang harus menjadi perhatian bersama,” tambah Datuk Seri Taufik.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heryawan menilai percepatan pembentukan WPR sebagai solusi strategis untuk menghentikan praktik PETI dan memberikan alternatif ekonomi yang sah bagi masyarakat.

“Kami dorong percepatan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat sebagai solusi legal, agar masyarakat memiliki mata pencaharian yang aman, sah, dan berkelanjutan,” tegas Kapolda.

LAM Riau berharap seluruh pihak menahan diri, menjaga ketertiban, serta mengutamakan dialog dalam mencari jalan keluar. Persoalan PETI di Kuansing, kata Datuk Seri Taufik, harus diselesaikan tanpa kekerasan demi menjaga marwah Melayu dan kedamaian negeri. (*)

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index