SEBALIK.COM, MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Keputusan Bupati Nomor 309/HK/KPTS/VIII/2025.
Sebagai tindak lanjut, Satgas menggelar rapat koordinasi perdana lintas sektor di Ruang Rapat Dinas PUPR, Rabu (24/9/2025). Rapat dipimpin langsung Wakil Bupati Meranti, Muzamil Baharudin SM MM.
Dalam arahannya, Wabup menegaskan Satgas bertugas mengkoordinasikan, mengawasi, sekaligus memastikan program MBG berjalan lancar, efektif, dan tepat sasaran. “Tidak mungkin kita mencapai generasi emas jika penerus bangsa kekurangan gizi. Karena itu, pelaksanaan makan bergizi ini harus dipersiapkan matang, dari kualitas bahan hingga kandungan gizinya,” tegas Muzamil.
Satgas melibatkan lintas instansi, tenaga gizi, hingga organisasi masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pengadaan bahan lokal yang diharapkan mendorong ekonomi masyarakat.
Hingga kini, program MBG di Meranti telah menjangkau 2.753 siswa dari 11 sekolah (9 SD dan 2 SMP) serta 202 penerima manfaat di 10 Posyandu, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Program tersebut didukung oleh satu Dapur MBG yang sudah beroperasi di Selatpanjang Timur, sementara sembilan dapur lainnya sedang diverifikasi oleh Badan Gizi Nasional.
Meski masih ada kendala teknis, Pemkab optimistis hambatan dapat diatasi. “Beberapa persoalan jangan membuat kita berhenti, tapi menjadi bahan evaluasi agar ke depan lebih baik,” ujar Muzamil.
Satgas juga sepakat menggelar rapat rutin untuk memastikan program berkesinambungan. “Saya harap tim percepatan tetap mengadakan rapat reguler agar MBG di Meranti berjalan terarah dan tepat sasaran,” tambahnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk menekan malnutrisi, mencegah stunting, sekaligus mencetak Generasi Emas 2045. Selain meningkatkan kesehatan anak-anak, program ini diharapkan membuka lapangan kerja, mendukung petani dan nelayan, serta memperkuat ekonomi nasional. (*)
